MAJALENGKA (CT) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Majalengka menggelar aksi penolakan kebijakan Pemerintah terkait pencabutan subsidi BBM dan mengutuk tindakan refresif kepolisian RI kepada kader HMI di halaman gedung DPRD Majalengka, Jumat (21/11).
Ketua HMI Kabupaten Majalengka Redi Sugara mengatakan pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Majalengka untuk menuntut Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM karena tidak sesuai dengan UU No. 12 tahun 2014 tentang APBN-P.
“Tegakan pasal 33 UUD 1945 bahwa “Kekayaan alam dikelola oleh Negara dan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat,” tukasnya dalam orasinya.
Selain itu, Redi mengatakan, HMI mengutuk tindakan refresif kepolisian dan mendesak Kapolres Majalengka untuk menyatakan permintaan maaf kepada publik, terkait tindakan anarkis terhhadap demonstran mahasiswa, sebagai representasi dari institusi Polri.
“Presiden harus mencopot Kapolri dari jabatannnya,” tegasnya.
Aktivis HMI lainnya Yoyo Darwayo dan Iding Jaenudin mengatakan aksi tersebut dipicu oleh meninggalnya kader HMI atas nama Harum dari cabang Gowa Raya yang meninggal dunia akibat terkena panah di kepala.
“Beberapa kader HMI lainnya mengalami luka berat dan harus dirawat intensif di rumah sakit, puluhan orang lagi mengalami tindakan kekerasan dari aparat kapolisian, dan ratusan kader HMI ditangkap aparat dan dituduh provokator,” jelasnya.
Yoyo mengatakan menyikapi hal tersebut, HMI menggelorakan secara khusus kepada seluruh HMI Cabang se- Indonesia beserta seluruh kader militannya ba’da shalat Jumat untuk melanjutkan perjuangan mujahid adinda Harum dengan aksi turunkan harga BBM besar-besaran diseluruh Indonesia. (CT-110)
