oleh

Gemeente Cheribon Periode 1906 sampai 1942 – Miliki Mobil Pemadam Kebakaran

-KITLV

MOBIL pemadam kebakaran 1938 yang pernah dimiliki Gemeente Cheribon.*

Oleh: Nurdin M Noer*

SEJAK berdirinya daerah otonom Kota Cirebon, yaitu “Gemeente Cheribon” dibentuk dengan Staatsblad 1906 no. 122, maka urusan-urusan rumahtangga sebagaimana kenyataan dari Insteltingsordonantie, dari anggaran keuangan yang pertama ditetapkan pemerintah pusat dalam Staatsblad 1906 no. 130 dan anggaran-anggaran keuangan selanjutnya meliputi, 1) Pekerjaan Umum, seperti pemeliharaan jalan, perbaikan berat jalan, pemeliharaan jembatan, pembangunan jalan baru, pembangunan jembatan baru dan pemeliharaan taman. 2). Pembersihan, menyiram jalanan, pembuangan sampah, pembersihan got dan parit. 3). Pencegah kebakaran (blandweer). 4). Penerangan. 5). Penyelenggaraan kuburan. 6). Penetapan sempadan. 7). Usaha pasar. 8). Usaha jabal.

Sedangkan pendapatan daerah diperoleh dari pemungutan pajak daerah, penerimaan pasar, pemotongan hewan, saluran air minum dan tunjangan pemerintah. Tugas-tugas baru tersebut, yang meliputi kesehatan dan pendidikan baru dalam tahun 1936 memlalui Staatbsblad 1936 no. 585.

Pada tahun 1816 pihak Inggris mengembalikan kekuasaan atas Hindia Belanda (Indonesia) kepada Belanda. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Belanda dihadapkan pada penggunaan sistem pemerintahan yang harus dijalankan oleh daerah jajahan (Hindia Belanda) untuk dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada penjajahan (Belanda) (Udin Koswara, 2000 : 18).

Dalam Staatsblad tahun 1816 no. 28 tercantum Besluit van Kommissarissen General over Nederlandsche-Indie tanggal 10 Desember 1816, tentang pembentukan Residenten dan Assisten Residenten di Jawa dan Madura dan di luar. Residenten dipimpin Resident sebagai orang pertama yang dibantu oleh Assisten Resident (ibid).

Menurut Udin Koswara (2000 : 15), pada 13 Maret 1809 Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan, bahwa wilayah Kesultanan Cirebon dibagi atas tiga daerah, masing-masing dikepalai seorang Sultan. Ketiga daerah dimaksud adalah :
1. Daerah Cirebon dan Kuningan dikepalai oleh Sultan Sepuh ke-7 Pengeran Tajul Arifin Johanuddin (selama 25 tahun).
2. Daerah Majalengka dikepalai Sultan Anom ke-6 Pangeran Raja Mohammad Komarudin I (selama 27 tahun).
3. Daerah Indramayu dikepalai Sultan Kacirebonan (selama enam tahun).
Kedudukan sultan-sultan tersebut sederajat dengan bupati.

BACA JUGA:   Hengkang dari PDIP, Nasdem Berlabuh ke PPP

Jescoot (1924) merancang, arsitektur balaikota dari inspirasi seekor kura-kura yang tengah merayap pelan di pasir. Jika dilihat dari atas, maka akan kentara bentuk kura-kura tersebut. Pada bagian depan misalnya, merupakan kepala yang menonjol, sedangkan pada bagian belakang (ruangan walikota) terdapat bagian yang menonjol ke belakang, mirip ekor. Pada bagian kanan dan kiri – dalam bentuk bangunan yang sama – merupakan tangan dan kakinya.

Pada bagian sudut atas balaikota terdapat relief udang yang nemplok dengan cat warna kuning keemasan. Cirebon sebagai penghasil udang memang sangat ternama pada masa itu. Catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat menyatakan, gedung tersebut semula berfungsi sebagai Raadhuis (Dewan Perwakilan Kota) atau semacam DPRD saat ini. Konon sering pula dijadikan tempat sewaan untuk pernikahan kalangan menengah Eropa (Disbudpar Kota Cirebon, 2004). .

Pada bulan Januari 1929, seorang anggota Pagoejoeban Pasoendan, R.H. Enoch terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Kota Cirebon. Pagoejoeban Pasoendan adalah sebuah partai politik yang dalam batas-batas kemungkinan memiliki cita-cita nasional ingin berpemerintahan sendiri melalui jalur politik dalam dewan-dewan daerah, seperti di kota, kabupaten, provinsi dan Dewan Perwakilan Pusat (R.H. Enoeh dalam 50 Tahun Kota Besar Tjirebon, 1956).

Menurut Enoeh, pada waktu itu susunan anggota Dewan Perwakilan Kota Cirebon terdiri dari sembilan orang bangsa Eropa Negara Belanda, enam orang bangsa Indonesia dan dua orang Timur Asing (Tionghoa), sedangkan yang menjadi Dewan Pemerintah Kotanya tiga orang, terdiri dari walikota dan dua anggota bangsa Belanda. Dalam tahun 1930 anggota Dewan Pemerintah ditambah seorang (ibid). (NMN)***

*Penulis adalah pemerhati kebudayaan lokal.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed