MAJALENGKA (CT) – Dunia pendidikan di Kabupaten Majalengka terguncang masalah, ketika sejumlah orang tua siswa SMKN 1 Majalengka memprotes adanya pungutan biaya kepada orang tua siswa sebesar Rp 1.450.000 per siswa dalam satu tahun.
Orang tua siswa mengaku keberatan atas pungutan tersebut, alasannya karena kebutuhan sekolah sudah ada dari pemerintah melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS), sehingga sekolah sebaiknya memaksimalkan anggaran yang tersedia.
“Jadi buat apa BOS yang sudah diberikan kepada sekolah, harusnya dengan ada BOS ini sekolah lebih terbantu dan orang tua tidak terbebani lagi, ini masih memungut lagi,” kata salah seorang orang tua siswa SMKN 1 Majalengka Ade kepada CT, Rabu (06/01).
Ia berharap bila akan melakukan pengumpulan dana untuk membantu penyelenggaraan sekolah, nilainya tidak perlu ditarget, karena ada banyak orang tua siswa yang kurang mampu. Malah untuk membeli seragam sekolah dan buku pelajaranpun ada di antaranya yang diperoleh dari hasil pinjaman belum ditambah biaya praktek dan prakerin (praktek kerja industri).
“Berat biaya sekolah dengan besarnya pungutan ini atau itu, belum untuk ongkos sehari-hari,” ungkapnya.
Sementara Kepala Sekolah SMKN 1 Majalengka, Nono Mardono ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan adanya pungutan sebesar Rp. 1.450.000,- kepada 2.300 siswa SMKN 1 Majalengka.
“Pungutan ini bersifat sukarela dan sudah disosialisasikan kepada orangtua siswa dan sesuai aturan hukum, bahwa sekolah boleh memungut, siswa ada yang bayar Rp 30 ribu, Rp 200 ribu dan lainnya bervariasi,” kata Nono.
Nono menjelaskan, pungutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak bisa dipenuhi dari BOS. Karena dana BOS hanya untuk kebutuhan operasional sekolah bukan untuk membeli peralatan praktek siswa.
“Sedangkan siswa butuh alat praktek yang sesuai standar perusahaan bahkan ASEAN, mobil saja kita cuma punya dua Toyota Kijang butut, kalau perlu kita akan membeli semua merk mobil yang ada di Indonesia, Daihatsu satu, Toyota satu dan lainnya kalau dananya mencukupi,” ungkapnya.
Selain itu, dana pungutan tersebut menurutnya untuk membeli alat praktek mesin bubut, komputer, serta sejumlah peralatan lain yang menunjang kemampuan siswa dan lain-lain, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Komputer kita masih kurang 110 unit idealnya 260 unit, kita baru punya 100 unit, alat praktek seperti ini tidak bisa menggunakan dana BOS, karena sifatnya investasi. Kalau lewat jalur APBD harus mengajukan dulu dan mungkin baru anggaran tahun berikutnya atau menunggu ada Perubahan anggaran, sementara kebutuhan mendesak,”tukasnya. (Abduh)
