Citrust.id – Sebanyak 279 calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari lima kelurahan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank BNI. Penyerahan kartu dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Aula Kecamatan Harjamukti, Senin (19/10/2026).
Penyerahan kartu tersebut menjadi bagian dari proses penyaluran bantuan sosial kepada keluarga yang memenuhi kriteria penerima PKH. Pemerintah Kota Cirebon juga memastikan data penerima terus diperbarui agar bantuan tidak salah sasaran.
Siti Farida mengatakan, pemerintah daerah turut mengawal proses penyaluran, mulai dari ketepatan data hingga kemudahan masyarakat dalam menerima bantuan. Menurutnya, pembaruan data dan pendampingan menjadi bagian penting agar hak masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat terpenuhi.
“Kami ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang berhak dan prosesnya tidak menyulitkan masyarakat. Karena itu, pembaruan data dan pendampingan kepada penerima manfaat harus terus dilakukan,” ujarnya.
Di Kecamatan Harjamukti, tercatat 4.813 calon keluarga penerima manfaat PKH. Untuk memastikan kelayakan penerima, Pemkot Cirebon berkoordinasi dengan Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, kelurahan, serta pendamping PKH dalam memperbarui data berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
KKS Bank BNI digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan secara nontunai. Setelah kartu diaktifkan, dana bantuan akan masuk ke rekening masing-masing penerima sesuai jadwal pencairan. Sistem ini diharapkan membuat transaksi lebih aman dan mengurangi potensi penyalahgunaan bantuan.
Siti Farida mengingatkan masyarakat agar menggunakan dana PKH sesuai kebutuhan keluarga, terutama untuk menunjang pendidikan anak, kesehatan, dan pemenuhan gizi. Ia juga meminta pihak kecamatan, kelurahan, pendamping PKH, dan Bank BNI memberikan bantuan kepada penerima yang mengalami kendala, termasuk warga lanjut usia.
“Kami berharap bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membantu keluarga membangun masa depan yang lebih baik. Anak-anak harus tetap bersekolah, sehat, dan mendapatkan gizi yang cukup agar keluarga semakin mandiri,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahron, menjelaskan bahwa pembagian KKS dilakukan setelah calon penerima melalui tahapan pemutakhiran dan verifikasi data.
Pengecekan kelayakan penerima dilakukan secara berkala setiap bulan. Proses tersebut juga melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan layanan pengecekan bantuan sosial untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi masyarakat.
“Data calon penerima terus kami perbarui setiap bulan agar bantuan tepat sasaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami akan melakukan pengecekan dan asesmen lebih lanjut sesuai kondisi di lapangan,” jelas Agus.
Ia menyampaikan, penerima KKS harus terlebih dahulu melakukan aktivasi kartu sebelum menunggu pencairan dana. Adapun penyaluran PKH tahap keempat direncanakan berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2026.
Besaran bantuan yang diterima setiap keluarga mengikuti komponen dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam program PKH. Dinas Sosial juga akan melanjutkan koordinasi dengan pendamping dan pemerintah wilayah untuk mengawal proses penyaluran.
Agus berharap seluruh keluarga yang memenuhi persyaratan dapat menerima bantuan pada tahap keempat tersebut. Masyarakat juga diminta mengikuti prosedur aktivasi KKS dan menghubungi pendamping PKH apabila membutuhkan informasi mengenai pencairan bantuan. (Haris)
