DPRKP Kota Cirebon Mulai Prakonstruksi Perbaikan Rutilahu

  • Bagikan
DPRKP Kota Cirebon Mulai Prakonstruksi Perbaikan Rutilahu
DPRKP Kota Cirebon mulai prakonstruksi perbaikan rutilahu. (Ist)

Citrust.id – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, memprioritaskan penataan kawasan kumuh melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Fokus kami saat ini menyelesaikan empat kawasan kumuh yang memakai dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon, Nanang Rosadi, Jumat (25/7/2025).

Ia menjelaskan, empat kawasan tersebut berada di Kelurahan Kesenden, Panjunan, Lemahwungkuk, dan Kasepuhan. Seluruhnya ditargetkan bebas dari kekumuhan secara bertahap hingga 2030.

Tahun ini, Kota Cirebon menerima bantuan rutilahu sebanyak 80 unit rumah dari Pemprov Jawa Barat. Rinciannya, 45 unit berada di Kelurahan Kesenden dan 35 unit di Kelurahan Panjunan.

Menurut Nanang, bantuan tersebut telah memasuki tahap prakonstruksi, yaitu sosialisasi kepada penerima manfaat mengenai teknis perbaikan bangunan. Dana yang diberikan sebesar Rp20 juta per rumah, dengan pembagian 70 persen untuk material dan sisanya untuk upah tukang.

“Program tahun ini hanya menyasar wilayah kumuh yang menjadi tanggung jawab provinsi, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Nanang menambahkan, penentuan lokasi penerima manfaat mengikuti skema N-1, yaitu usulan diajukan satu tahun sebelum pelaksanaan. Dengan skema tersebut, bantuan yang diterima pada 2024 merupakan hasil usulan tahun 2023.

“Sementara dua kelurahan lainnya, yakni Lemahwungkuk dan Kasepuhan, belum menerima bantuan tahun ini karena usulan mereka baru diajukan pada 2024 dan berpeluang mendapat bantuan pada tahun anggaran 2026,” katanya.

Selain bantuan dari provinsi, DPRKP Kota Cirebon juga mengusulkan 1.200 unit rumah ke kementerian melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Namun hingga kini belum ada konfirmasi lanjutan.

Meski begitu, pihaknya terus mendorong kerja sama lintas sektor untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kota Cirebon secara menyeluruh.

BACA JUGA:  Pasukan Biru DPRKP Rutin Lakukan Pemeliharaan Lingkungan TPU

“Pemprov Jabar menargetkan tuntas pada 2030. Kami di kota juga terus mendukung melalui program-program pemerintah daerah,” ucap Nanang. (Haris)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *