Citrust.id – Memiliki kinerja penurunan stunting dan percepatan belanja daerah, Pemerintah Kota Cirebon mendapatkan insentif fiskal atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Wali Kota Cirebon Dra Hj Eti Herawati MAP menerima secara langsung dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Percepatan (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Jumat (6/10/2023).
“Insentif fiskal diterima sebesar Rp 6.838.177.000, akan digunakan untuk percepatan stunting di Kota Cirebon. khususnya, beberapa program yang perlu intervensi, agar cakupan dan kualitas pelaksanaan lebih efektif,” kata Eti.
Pada intervensi spesifik, lanjut Eti, masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu dan perangkat medis di puskesmas. Tujuannya agar pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat.
“Kami harapkan dengan alat yang lebih lengkap, kader bisa memetakan lebih spesifik. Sehingga intervensi program penurunan stunting tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin mengungkapkan, target penurunan prevalensi stunting menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia.
Sebab, permasalahan stunting berkaitan erat dengan permasalahan gizi buruk. Untuk mengejar target tersebut, diperlukan kerja bersama dari semua pihak sebagai kuncinya.
“Saya tegaskan bahwa peran aktif, serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi,” tegas Wapres RI.
Sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, Wapres memandang, perlu penuntasan persoalan gizi termasuk stunting. Tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, namun tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan.
Wapres dalam penurunan stunting, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penggerak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia juga meminta, upaya percepatan penurunan stunting mengoptimalkan pendekatan legal formal dan politik hingga sosial-kultural dan keagamaan.
“Melalui mereka, kita harus pastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan betul-betul telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh target sasaran,” katanya.
