Citrust.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Dj, SH, serap aspirasi masyarakat Kota Cirebon dalam reses II tahun sidang 2022-2023, Sabtu (18/2/2023).
Selain sarana silaturahmi, reses tersebut sekaligus untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat daerah pemilihannya.
Sidkon mengatakan, masyarakat di dapil Jawa Barat XII, yakni Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Indramayu, banyak yang menyampaikan aspirasi. Salah satunya adalah soal implementasi peraturan daerah (perda) pesantren. Konstituennya banyak menanyakan, bagimana pria kelahiran Indramayu itu mengawal perda tersebut.
“Pertama, soal bantuan untuk asrama santri. Bentuknya bisa berupa asrama santri baru atau rehab asrama. Banyak pesantren menengah, asramanya sudah sangat memprihatinkan,” katanya.
Implementasi lain dari perda tersebut, yakni memberikan suntikan dana beasiswa untuk santri yang latar belakang ekonomi keluarganya membutuhkan bantuan.
“Pemerintah Jawa Barat harus mengcover santri-santri yang tak mampu itu melalui APBD. Dari perda ini juga ada bantuan dana operasional untuk pesantren. Satu pesantren sebesar Rp25 juta,” ujarnya.
Melalui perda pesantren juga akan dianggarkan bantuan untuk para pengajar di pesantren. Sampai saat ini, mereka belum tercover.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB itu juga mendapatkan keluhan dari para petani soal pupuk subsidi. Menurut Sidqon, manajemen pupuk untuk petani harus segera dituntaskan, jangan sampai membebani petani terkait pengadaan pupuk.
“Kenyataannya, petani di lapangan sangat susah mendapatkan pupuk subsidi, walaupun sudah punya kartu tani. Kalaupun ada, harganya sangat mahal,” katanya.
Sidkon menambahkan, masih banyak guru ngaji dan guru honorer yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Jawa Barat. Ia mendorong Pemprov Jabar untuk mengcover mereka.
“Selama ini, guru honor, baik guru honor di SMA atau SMK swasta, memprihatinkan. Saya minta Pemprov Jabar agar mencarikan solusi,” tandasnya. (Haris)
