INDRAMAYU (CT) – Kabar pindahnya keanggotaan Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah, dari Golkar ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem), mengundang banyak pertanyaan publik.
Bupati Indramayu yang juga istri dari mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, akan menerima SK (Surat Keputusan) keanggotaan dari Partai Nasdem, bulan-bulan sekarang ini.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Bangun Indikator, Umar S Radic, mengungkapkan bahwa kabar itu memang sengaja dihembuskan, tapi dibiarkan menggantung.
“Sepertinya Golkar berusaha menggantung informasi soal kepindahan Anna ke NasDem dalam rangka menjaga implikasi politiknya terhadap koalisi partai pengusung,” ungkap Umar S Radic, Sabtu (06/08).
Menurutnya, jika kabar pindahnya Bupati Anna ke NasDem dilakukan secara formil maka akan ada etika koalisi yang dilanggar, terutama jika kepindahan tersebut tidak dikomunikasikan dulu dengan partai yang mengusungnya pada Pilkada kemarin. Akan ada anggota koalisi yang merasa dilecehkan.
“Makanya, koalisi perlu mengambil langkah-langkah politik yang bisa mengimbangi informasi yang menggantung tadi, misalnya dengan membangun komunikasi politik dengan PDI P dan PKB guna merancang poros pembangunan baru,” tukasnya.
Sementara itu, disinggung mengenai kemungkinan Golkar akan ditinggalkan oleh partai pengusung Anna, Umar mengatakan bahwa kemungkinan itu tergantung langkah-langkah drastis yang diambil oleh partai pengusung.
“Kalau melihat relasi patron-clien antara Golkar dengan partai pengusung Anna, belum tentu juga partai bergambar beringin ini ditingalkan begitu saja oleh pengusungnya. Makanya tadi, perlu ada sikap sebagai politisi tulen yang mengambil langkah-langkah drastis supaya nasib mereka menjadi jelas,” cetusnya.
Menurut Umar, baik PDI P, PKB dan partai pengusung Anna perlu belajar dari pentas politik nasional dimana PDI P, meskipun adalah partai pemenang pemilu, tapi sempat tidak berdaya bahkan sempat didikte oleh Koalisi Merah Putih. Namun, secara merangkak, akhirnya PDI P mampu mengintegrasikan kekuatan lain menjadi kawannya melalui manajemen isu dan kasus.
Dalam hal ini, rumor tentang kepindahan Anna ke Nasdem serta kasus hukum Yance, adalah pintu masuk ke arah bargain yang lebih besar, yang secara merangkak bisa diambil dan dikelola sebagaimana yang terjadi di Pusat.
“Jika langkah-langkah drastis tadi diambil melalui komunikasi politik dengan PDI P dan PKB, boleh jadi akan ada revolusi parlementer yang konstitusional, yang itu bisa menjawab apakah partai pengusung sedang dilecehkan dan apakah Nasdem sedang dijadikan bemper dalam kaitannya dengan kasus hukum Yance, bisa terjawab,” pungkas Umar. (Didi)
