CIREBON (CT) – Koordinator Tim Kerja Perempuan dan Tambang, Siti Maemunah mengungkapkan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon dijalankan dengan cara buruk. Pasalnya, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) muncul pada tahun 2008 setelah proses kontruksi berjalan pada tahun 2007 silam, dan keburukan itu berlangsung hingga saat ini, Senin (30/05).
“Amdal itu dokumen yang bangkrut sejak lama. Pada tahun 2010, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa 75 dari 90 ribu dokumen Amdal buruk, dan separuh dari Komisi Amdal Indonesia berjalan tidak baik,” ungkapnya, saat berkunjung ke Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.
Wanita berpenampilan nyentrik itu mengatakan, praktek seperti itu harus dihentikan oleh pemerintah, masyarakat dan penggiat lingkungan. Aksi-aksi protes dan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat harus didukung, karena hal itu tidak hanya menyelematkan kawasan sekitar PLTU tapi juga kawasan tambang yang dibongkar di Kalimantan Timur (Kaltim).
“24 anak meninggal di lubang tambang batubara Kaltim. Pembakaran batubara di PLTU akan mencemari lingkungan, kemudian merubah tata ruang, dan merubah alur sungai, sehingga tempat pemijahan udang tidak ada lagi. Pemerintah harus memeriksa ini, bukan hanya bicara bagaimana mengamankan dan memastikan infrastruktur PLTU berjalan,” tegas May sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, May mengingatkan masyarakat sekitar PLTU harus melihat perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, yang tidak dicatat, dan bahkan diingkari oleh PLTU. Dia menginginkan adanya gerakan masyarakat sipil untuk memaksa pemerintah mendengarkan suara warga sekitar yang terdampak oleh PLTU.
“Saya tidak berharap pada negara. Memang negara harus hadir, seperti yang disampaikan nawacita, bahwa negara itu harus hadir, tapi buktinya tidak hadir disekitar warga PLTU. Masyarakat Cirebon harus mengkonsolidasikan diri, mengumpulkan bukti-bukti, untuk memaksa semua pihak agar ikut berjuang melawan PLTU,” tandasnya. (Riky Sonia)
