CIREBON (CT) – Pemerintah pusat akhirnya membatalkan pengambilalihan wewenang anggaran pendidikan tingkat SMA/SMK di daerah ke provinsi. Padahal, Rencana tersebut sudah diapresiasi positif oleh Pemerintah Kota Cirebon, karena akan mengurangi beban Pemkot dalam soal anggaran.
Jumlah guru SMA/SMK yang banyak di Kota Cirebon membuat beban anggaran untuk gaji cukup tinggi. Pembatalan ini dilakukan karena belum siapnya data serta pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Mungkin bukan dibatalkan, tapi ditunda. Kalau jadi, kemungkinan besar akan dilanjutkan di 2017,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Casir Edi Supriyadi, kepada CT, Minggu (03/01).
Jumlah guru, pegawai Tata Usaha, serta pengawas di tingkatan SMA/SMK di Kota Cirebon berjumlah 799 orang. Setiap tahunnya, setidaknya Pemkot mengangarkan Rp 3-4 miliar untuk gaji seluruh guru tersebut.
“Pendataan yang dilakukan selama ini memang belum akurat, makanya kami pun turut mengumpulkan seluruh data untuk diberikan kepada pemerintah pusat,” ucapnya.
Wewenang yang diambil alih oleh provinsi untuk tingkatan SMA/SMK tersebut mencapai seluruh item, antara lain wewenang anggaran, sarana dan prasarana, dokumen, serta lainnya.
“Jadi, nanti soal gaji para guru, TU ataupun pengawas tidak akan lagi dianggarkan di APBD Kota Cirebon, melainkan sudah ditarik ke provinsi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengatakan, diambilalihnya wewenang tingkatan SMA/SMK jelas akan mengurangi beban APBD Kota Cirebon. Selain itu, pengambilalihan wewenang ini pun akan memberikan postur yang ideal terhadap belanja langsung maupun belanja tidak langsung di Kota Cirebon.
“Belanja pegawai yang masuk ke dalam belanja tidak langsung di Kota Cirebon masih tinggi, masih di atas 50 persen. Ini jelas tidak ideal, karena seharusnya belanja langsung yang mencakup penganggaran untuk infrastruktur nyatanya lebih sedikit,” ujar Edi.
Tadinya, menurut Edi, jika saja wewenang SMA/SMK tersebut jadi diambil alih, maka postur belanja tidak langsung dan belanja langsung akan mendekati ideal.
“Kalau saja belanja pegawainya sedikit, maka kita kan bisa memiliki banyak anggaran untuk perbaikan infrastruktur. Tapi, kalau memang pengambilalihan wewenang ini dibatalkan saya sendiri belum mendapatkan suratnya,” tambah Edi. (M. Iskandar)
