Citrust.id – Pilpres, Pilkada dan Pileg serentak jika dihelat pada tahun 2024 memiliki beban berat sekaligus berisiko tinggi. Pelaksanaan serentak pesta demokrasi itu besar kemungkinan akan mempengaruhi kualitas dan integritas pemilihan. Selain itu, berpotensi memicu terjadinya kekacauan teknis manajemen kepemiluan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, Agus Syuhada, mengatakan, dari sisi teknis dan beban serta isu, pilkada tidak memungkinkan untuk digelar pada 2024.
Menurut dia, apabila tidak ada perubahan undang-undang, pileg dan pilpres 2024 akan dihelat pada April, sedangkan pilkada pada November. Tenggang itu lebih pendek dibandingkan Pemilu 2019 yang berjarak sepuluh bulan dari Pilkada 2018.
“Rentang waktu yang sangat dekat akan memicu kinerja yang tidak maksimal dan menimbulkan kematian pada Pemilu 2019,” ujar Agus, Rabu (10/2).
Menurut catatan KPU, ada 894 orang meninggal dunia dan 5.175 orang jatuh sakit pada Pemilu 2019. Belum lagi teknis ketersediaan logistik yang berujung pada 705 TPU harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), 2.260 TPS pemilu susulan, dan 296 TPS pemilu lanjutan.
“Beban kerja petugas KPPS sangat tinggi sebelum, selama, dan sesudah hari pemilihan. Selain itu, adanya kendala terkait bimtek, logistik, dan kesehatan berkontribusi pada kelelahan petugas yang berakibat kematian,” tuturnya.
Pemilu serentak apabila dipaksakan juga akan berisiko menjauhkan pemilih dengan partai politik dan berkontribusi pada krisis party id (tingkat identifikasi). Sebab, partai makin menjauh dari masyarakat dan cenderung hadir hanya ketika tahapan pemilu berlangsung.
Padahal, berdasar data LSI, selama lebih dari satu dekade terakhir menunjukan, party id hanya di kisaran kurang dari 15 persen. Kendati demikian, Agus menyatakan siap apabila pemilu tetap dilaksanakan pada 2024.
“Penyelenggara harus siap kapanpun pilkada serentak digelar,” pungkasnya. (Abduh)
