Citrust.id – Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bersama sejumlah anggota Forum Jasa Kontruksi (Forjakon) Kota Cirebon melakukan auidensi bersama Komisi II dan pimpinan DPRD Kota Cirebon, Jumat (31/1) pagi.
Audiensi tersebut membahas terkait evaluasi kegiatan APBD 2019 dan rencana kerja tahun 2020. Terutama dalam hal jasa kontruksi yang ada di Kota Cirebon.
Ketua Kadin Kota Cirebon, H Yuyun Wahyu Kurnia mengatakan, Kadin berperan mengayomi seluruh pengusaha termasuk pengusaha jasa kontruksi.
“Kami datang ke sini, bukan persoalan pribadi, melainkan demi teman-teman jasa kontruksi, yang mengeluhkan kondisi perusahaan jasa konstruksi lokal yang mulai sepi pekerjaan,” ujarnya.
Yuyun mengharapkan di tahun 2020, seluruh pengusaha di Kota Cirebon mampu mendukung kemajuan dunia usaha dan lebih profesional. “Kita ingin, tak ada lagi munculnya syarat-syarat jasa kontruksi yang membuat perusahaan lokal tidak mendapatkan kesempatan pekerjaan,” ungkapnya.
Sementara, Kepala DPUPR Kota Cirebon, Syaroni ATD MT mengatakan, dari total anggaran Pemkot Cirebon Rp 1,7 triliun, yang ada di DPUPR hanya 10 persen.
“Kita tidak bisa membatasi perusahaan yang ikut tender, karena prosesnya terbuka untuk seluruh Indonesia. Sedangkan konsorsium antarperusahaan, tidak bisa dilakukan lantaran anggaran pekerjaannya harus besar di atas Rp100 miliar,” katanya.
Syaroni menambahkan, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihaknya juga terus melakukan pembinaan kepada para pengusaha jasa kontruksi.
“Selama ini, untuk penyedia jasa dan konstruksi di Kota Cirebon, terdapat di SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia, red), sehingga bisa dilihat mana saja perusahaan lokal yang sudah merealisasikan pekerjaan,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati AMa didampingi Wakil Ketua, M Handarujati Kalamullah SSos mengatakan, DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan akan tetap menjalankan fungsinya, yakni pengawasan dan kontrol pekerjaan.
“Kami di legislatif, ingin semua persoalan harus ada kesepakatan dan solusi bersama. Masukan dan saran terkait pembangunan tentu akan kita bahas dan duduk bersama eksekutif,” harapnya. (Aming)
