Citrust.id – Tranparansi penggunaan anggaran Covid-19 menjadi polemik bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Pendopo dan DPRD Kuningan menjadi tujuan audiensi warga.
Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu (Anarkis) juga menanyakan tranparansi anggaran penanganan Covid-19.
Salah satu jurnalis, Iyan Irwandi mengatakan, permasalahan yang menjadi sorotan adalah terkait penggunaan dan pengalokasikan dana percepatan penanganan Covid-19 yang mencapai puluhan miliar, tetapi sampai saat ini belum diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat umum. Hal itu mengundang berbagai pertanyaan dan prasangka negatif.
“Kami sengaja melakukan audensi atau dialog dengan Pak Bupati Acep Purnama beserta jajarannya terkait berbagai permasalahan transparansi yang perlu diketahui masyarakat umum,” ujar Iyan yang juga sebagai Ketua PWI Kuningan.
Anarkis juga mempertanyakan tranparansi anggaran media massa, evaluasi kinerja Diskominfo, terutama dalam melaksanakan peran humas sebagai corong pemda yang dinilai kurang maksimal serta permasalahan terpuruknya sektor pariwisata.
Selanjutnya, ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih yang menimbulkan kecemburuan sosial.
Ketika masyarakat tidak mengenakan masker langsung dijatuhi sanksi push up di depan umum. Menyelenggarakan pesta pernikahan dibubarkan dan sebagainya. Ironisnya, ketika birokrat merayakan ulang tahun dan pesta pelepasan pejabat kecamatan yang melibatkan banyak massa, malah dibiarkan saja.
Dalam audiensi tersebut Bupati Kuningan, Acep Purnama, memaparkan, dalam penanganan Covid-19, pihaknya akan selalu menerapkan kejujuran. Pemerintah juga memegang teguh nilai keimanan dan agama yang cukup kuat.
“Kami siap diperiksa terkait penggunaan anggaran, bahkan hingga ke ranah hukum. Bila ada aparatur yang coba-coba bermain, kami siap hingga melakukan pemecatan sekalipun. Itu adalah tanggungjawab mutlak pribadi masing-masing,” tegas Acep.
Pihaknya berjanji akan memberikan seluruh keterangan terkait transparansi anggaran kepada masyarakat melalui lembaga yang ada, yakni DPRD Kuningan.
Usai audiensi, para anggota Anarkis mengaku belum puas atas jawaban-jawaban yang diberikan bupati dan jajarannya terhadap apa yang mereka suarakan.
“Jawaban Bupati masih mengambang dan melebar. Kami akan meneruskan aksi audiensi ini kepada dinas-dinas terkait untuk membahas permasalahan secara lebih spesifik lagi, ” ujar Nanang, wartawan Kuningan Religi
Setelah membubarkan diri, para awak media menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan suasana warga yang sedang ulang tahun mendapat ucapan dari teman-temannya. Termasuk adegan makan-makan dengan iringan musik seperti di acara perpisahan pejabat. (Andin)
