Citrust.id – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendesak Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) untuk meningkatkan sistem keamanan siber di seluruh platform digital milik Pemerintah Kota Cirebon.
Permintaan itu menyusul meningkatnya intensitas serangan siber yang menargetkan sistem informasi pemerintahan.
Sepanjang 2 hingga 16 Januari 2025, tercatat sebanyak 1,2 juta serangan siber mengarah ke situs web milik Pemerintah Kota Cirebon. Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara DKIS dan Komisi I DPRD Kota Cirebon yang digelar di Griya Sawala, Rabu (22/1/2025).
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, menegaskan pentingnya penguatan keamanan siber untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.
“Keamanan data harus menjadi prioritas agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan digital pemerintah,” ujar Agung.
Agung juga menekankan agar DKIS segera memperbarui teknologi keamanan secara berkala dan memperkuat infrastruktur digital yang ada. Menurutnya, antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar pemerintah tidak bersifat reaktif terhadap insiden siber.
“Sebagai dinas yang menaungi keamanan data siber, DKIS harus dapat mengantisipasi serangan siber. Jangan baru ada kejadian, baru ada penanganan. Harus ada kesiapan. Teknologi semakin maju, perkembangan peretasan juga semakin canggih,” katanya.
Selain itu, Komisi I DPRD juga mendorong DKIS untuk menggencarkan edukasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data dan menerapkan protokol keamanan dalam aktivitas digital harian.
Dalam rapat tersebut, Komisi I turut menyoroti penyebaran kamera pengawas atau CCTV di Kota Cirebon. Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya, menilai, pengawasan berbasis teknologi sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Persebaran CCTV di Kota Cirebon masih belum merata. Padahal, keberadaannya sangat penting sebagai alat pendukung pengawasan dan pencegahan kriminalitas, khususnya di area-area yang rawan,” ujar Imam Yahya.
Ia menambahkan bahwa rekaman dari CCTV dapat menjadi bukti penting dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Imam mendorong Pemerintah Kota Cirebon untuk melakukan evaluasi dan pemetaan ulang terhadap distribusi serta kondisi CCTV di lapangan.
“Penting untuk memastikan bahwa setiap CCTV yang terpasang berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan teknologi modern, serta mampu merekam dengan resolusi tinggi, agar mempermudah identifikasi pelaku tindak kejahatan,” katanya.
Sementara itu, Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, menyebut bahwa dari total 1,2 juta serangan siber yang tercatat, sekitar 860.000 di antaranya merupakan serangan dari aktivitas judi daring.
“Untuk tim pencegahan sudah ada. Firewall kita sudah punya satu perangkat. Mudah-mudahan bisa mereduksi. Kami pun akan meningkatkan CMS (Content Management System) website. Tahun ini, nanti website di perangkat daerah akan disiapkan CMS-nya. Mudah-mudahan bisa mengurangi risiko,” kata Ma’ruf.
Ia menambahkan, sistem firewall yang dimiliki saat ini telah berhasil mendeteksi dan menangkal serangan dalam dua pekan pertama Januari, sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap sistem layanan publik.
