oleh

Bupati dan Kapolres Cirebon Resmikan Kantor DPW HPAI Jawa Barat

Cirebontrust.com – Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Profesi Advokat Indonesia (HPAI) Jawa Barat resmi beroperasi. Peresmian kantor yang berlokasi di Taman Kota Ciperna ini dipimpin langsung oleh, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Kapolres Cirebon AKBP.Risto Samodra.

Sekretariat DPW HPAI Jawa Barat, walaupun terletak di Kabupaten Cirebon, namun dapat melayani bantuan ataupun layanan hukum di Kota/Kabupaten Cirebon bahkan Provinsi Jawa Barat.

Ketua DPW HPAI Jawa Barat Sugiyanto mengatakan, siap mengawal dan menyelesaikan masalah hukum di wilayah yang dinaunginya.

“Kami terdiri dari berbagai unsur profesi yakni akademisi, notaris, advokat, dan penegak hukum yang siap mengawal permasalahan hukum demi kepentingan masyarakat,” katanya, Selasa (15/08)

Pihaknya pun siap bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan konsultasi hukum, perlindungan hukum, dan penyelesaian masalah hukum lainnya.

“Kami siap bersinergi memberikan edukasi termasuk pendampingan masalah hukum,” ujarnya.

Ia berharap, setelah diresmikan kantor ini lalu hanya diam tidak bergerak, karena kebutuhan masyarakat akan hukum sangat tinggi.

“Jangan sampai setelah diresmikan lalu diam. Tidak, kita akan bergerak cepat,” tuturnya.

Sementara, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra merasa bangga, karena kantor layanan hukum telah didirikan di wilayah Cirebon, ini akan sangat membantu dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan

“Saya bangga karena Cirebon dipilih sebagai salah satu tempat kantor berdirinya asosiasi hukum di Jawa Barat,” katanya.

Ia mengatakan, siap membangun sinergi dengan insan hukum sehingga dapat tercipta pemerintahan yang bersih dan dapat melayani masyarakat lebih baik lagi.

“Dengan demikian bagi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum bisa segera ditangani atau bisa dikinosultasikan pada profesional hukum yang ada di DPW HPAI Jawa Barat,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya akan menjalin komunikasi yang intens agar tercipta sinergi yang baik antara unsur profesional hukum dengan pemerintah daerah.

BACA JUGA:   Satpol PP Ungkap Alasan Yustisi Rutin PKL di Ruas Jalan KTL

“Kami akan menjalin komunikasi sehingga tercipta sinergi yang kuat,” pungkasnya. (Johan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed