Cirebontrust.com – Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang di dalamnya termuat bongkar muat batubara masih menggantung di walikota Cirebon, Drs. Nasrudin Azis, SH. Pasalnya, bongkar muat batubara di pelabuhan Cirebon tersebut dinilai tidak menguntungkan atau memberikan kontribusi pada pembangunan Kota Cirebon.
Hal tersebut diutarakan oleh anggota DPRD Kota Cirebon, Jafarudin. Dirinya menilai bahwa bongkar muat batubara selain mengganggu kesehatan masyarakat pesisir, juga tidak memberi pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tidak ada kontribusi batubara untuk PAD, baru pada tahun 2014 di mana masyarakat telah jengah, baru ada CSR yang digelontorkan. Tapi, masyarakat sudah terlanjur kesal dengan aktivitas bongkar muat batu bara,” jelasnya.
Meski pilak Pelindo dan KSOP mengklaim telah menggelontorkan CSR pada tahun 2014, lanjut Jafar nilai CSR tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan. Dari 1,4 miliar, dari hasil audit yang ditemukan hanya 600 juta.
Meski demikian, secara terpisah Walikota Cirebon, Nasrudin Azis berjanji akan segera menandatangani berkas RIP. Pihaknya masih mengkaji dan meminta bukti terhadap Pelindo dan KSOP agar debu dari batubara tidak mengganggu masyarakat sekitar.
“Rip akan kita tanda tangani secepatnya, adapun batubata harus ditangani secara khusus dan spesial,” kilahnya.
Disinggung mengenai bongkar muat batubara yang dinilai tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, Walikota Cirebon mengklaim kontribusi PAD bisa digantikan dengan CSR.
“Yang disebut PAD itu bukan saja bentuk uang yang disetorkan ke pemerintah, tapi bisa bentuk CSR. Seharusnya kerja pemerintah, bisa digantikan oleh perusahaan seperti pembuatan sanitasi, pendidikan dan lain-lain,” tukasnya. (Roy)
