CIREBON (CT) – Asosiasi Pengusaha Batubara Cirebon (APBC) beserta warga, mendatangi kantor DPRD Kota Cirebon meminta agar DPRD Kota Cirebon mendesak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk mencabut surat penutupan bongkar muat batubara per tanggal 25 Maret mendatang.
Agus Purwanto, perwakilan dari APBC menyampaikan kepada hampir seluruh anggota dan unsur pimpinan DPRD Kota Cirebon untuk bisa menindaklanjuti keinginan mereka.
“Kami ingin dewan bisa mendorong KSOP mencabut kembali surat penutupan batubara di Pelabuhan Cirebon pada tanggal 25 Maret nanti. Kami sebagai warga juga pengusaha punya pegawai. Kami mohon kepada wakil rakyat untuk menindaklanjuti apa yang kami sampaikan,” ujarnya kepada CT, Selasa (22/03).
Sementara itu, perwakilan lainnya, Agus mengatakan pihaknya saat ini sudah melakukan upaya untuk mengurangi debu batubara. Salah satunya yakni melakukan penyiraman saat bongkar muat berlangsung.
“Upaya sudah kami lakukan dengan mengurangi dampak debu. Jalan yang dilewati truk juga kami siram, terpal juga kita sudah pasang,” katanya.
Dijelaskan olehnya, upaya yang dilakukan bahkan tidak hanya sampai penyiraman. Pihaknya pun melakukan upaya lain dengan melakukan penanaman pohon di sekitar Pelabuhan.
“Sebelum keluar jalur pelabuhan, ada penyiraman dengan tujuan kendaraan yang keluar bersih. Kami juga melakukan penanaman pohon karena di samping bisa menyerap debu, juga menghasilkan oksigen,” katanya.
Sementara itu, perwakilan warga, Kasno menjelaskan dirinya mendukung aktivitas bongkar muat batubara tetap dilakukan di Pelabuhan Muara Jati tidak lain demi warga. Kasno pun membantah tudingan salah satu anggota dewan yang mengatakan dirinya mendapatkan uang, sehingga berbalik arah mendukung aktivitas bongkar muat batubara.
“Keputusan diawal tidak dari saya, tapi dari lembaga saya. Saya tegaskan tidak ada aliran uang satu peser pun di rekening saya. Silahkan cek. Saya melakukan ini semua sebagai warga negara yang baik dan semata-mata demi warga,” katanya. (Iskandar)
