Cirebontrust.com – Rencana kucuran anggaran dana APBN sebesar Rp 350 miliar tahun anggaran 2018 dibatalkan. Dana sebesar itu, sedianya untuk merealisasikan runway BIJB Kertajati menjadi sepanjang 3.000 meter.
Demikian pernyataan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, ketika Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat berkonsultasi ke Jakarta, disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Daddy Rohanady di Bandung, Selasa (03/10) dalam rilisnya.
“Dana sebesar itu, dibatalkan pengalokasiannya oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, dana tersebut diplot untuk menyelesaikan pembangunan runway pada tahun 2018 nanti. Dampaknya tentu sangat signifikan, karena sampai saat ini, runway baru 2.500 meter,” katanya.
Mengingat dampak pembatalan itulah, kata dia kemudian pihaknya di Komisi IV melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar dan PT BIJB di lokasi bandara di Kabupaten Majalengka.
Dalam rapat itu, paparnya terungkap bahwa PT BIJB, juga merasa terkejut dengan adanya pembatalan alokasi dana APBN tersebut.
“PT BIJB sendiri kaget mendengar pembatalan itu. Mereka memang pada mulanya lebih concern pada pembangunan sisi darat, sedangkan pembangunan sisi udara didanai APBN,” tambah Daddy Wakil Ketua DPD Partai Gerindra dari dapil Cirebon-Indramayu.
Perjanjian Kerjasama antara PT BIJB dengan PT Angkasa Pura II, membuat berlakunya PP Nomor 40 Tahun 2012 yang tidak memperkenankan masuknya APBN.
Kemenhub berjanji akan mengingatkan, agar PT AP II dengan posisinya sebagai operator BIJB Kertajati (yang ditunjuk melalui BUBU yang dimilikinya, red) terus menyelesaikan rencana pekerjaan sebagaimana yang sudah diplot, termasuk memperpanjang runway menjadi 3.000 meter.
“Kami tidak ingin, hanya karena adanya MoU PT BIJB dengan PT AP II lantas pembangunan bandara tersebut, menjadi tersendat apalagi mangkrak. Pembangunan BIJB Kertajati amat diharapkan segera selesai, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.
Mengapa? katanya dengan beroperasinya BIJB Kertajati, pasti akan menjadi salah satu pengungkit percepatan laju perekonomian Jabar. Jadi, lanjutnya pihaknya sangat berharap, agar pembangunan bandara di atas lahan 980 hektre itu segera terwujud.
Meskipun Kemenhub sudah menunjuk BUBU PT AP II yang menjadi operator, masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan secara serius antara PT BIJB dengan PT AP II. Misalnya, soal besaran saham masing-masing pihak dan kewajiban setoran modal serta tenor PT AP II menjadi operator.
Pengoperasian sebuah bandara, tandasnya memang bukanlah perkara mudah.
Seandainya PT AP II tidak bersedia melanjutkan pembangunan runway menjadi 3.000 meter, sindirnya tampaknya pemberangkatan haji dari BIJB Kertajati tahun 2018 hanyalah isapan jempol belaka.
“Pertanyaannya, siapkah PT BIJB mengantisipasi kemungkinan tersebut?,” pungkas Daddy. (Iskandar)
