Ilustrasi
CIREBON (CT) – Di era pasar bebas saat ini, daya saing UKM dinilai harus tinggi, agar dapat brsaing dengan produk negara lain. Apalagi menghadapi serbuan produk-produk impor, terutama dari China sangat tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terhadap perlindungan usaha kecil dan menengah di mata para pengusaha dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) masih kurang.
Menurut Ketua Umum HIPPI, Suryani Motik, jika UKM dapat bertumbuh, maka produk-produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik. Sehingga tidak lagi mengandalkan produk impor, terutama produk yang datang dari China.
Sayangnya, terkadang produk-produk yang selama ini menjadi andalan Indonesia, bahkan bisa disebut khas Indonesia juga malah diimpor. Seperti produk batik.
HIPPI pun mendorong pemerintah agar lebih mengutamakan produk-produk lokal. Bahkan ia meminta pemerintah untuk belajar dari Korea Selatan, yang begitu sukses memanfaatkan produk dalam negerinya. Dan rakyat di sana juga bangga dengan produk dalam negerinya.
Sejauh ini produk-produk impor dari China masih mendominasi pasar dalam negeri. Makanya neraca perdagangan Indonesia-China mengalami defisit. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatatkan nilai ekspor ke China sebesar US$ 2,84 miliar dalam kurun kuartal-I 2016.
Sedangkan impor dari Indonesia dari China di kuartal I 2016 mencapai US$ 7,12 miliar. Sehingga ada defisit sebesar US$ 4,28 miliar.
Selama lima tahun ini, neraca perdagangan Indonesia-China memang terus defisit. Pada 2011 mencatat defisit sebesar US$ 3,27 miliar. Di 2012, defisit tersebut meningkat menjadi US$ 7,73 miliar, tahun 2013 sebesar US$ 7,25 miliar, tahun 2014 US$ 13,02 miliar, dan tahun 2015 sebesar US$ 14,37 miliar.
Permasalahan utama UKM Indonesia yang masih kalah bersaing dengan prosuk dari China itu adalah, kurangnya pendanaan. Apalagi akses mendapat pendanaan juga sangat susah. (Net/CT)
