JAKARTA (CT) – Kisruh partai Golkar memasuki babak baru. Partai beringin saat ini tidak memiliki legalitas setelah Menkumham mencabut SK kepengurusan kubu Munas Jakarta dengan Ketua Agung Laksono. Menkumham sendiri tidak mengeluarkan SK kepengursan Munas Bali, sedangkan SK Munas Riau telah berakhir pada 31 Desember lalu.
Pengamat politik Ray Rungki menilai saat ini yang bisa menyatukan partai Golkar adalah Munas bersama. Lantaran kedua kubu yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sama-sama memiliki ego yang kuat.
”Kalau ingin menyelamatkan Golkar dan bersatu mungkin dengan Munas bersama,” kata Ray ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (1/1).
Ray menjelaskan, saat ini tidak ada kubu yang berhak mengaku sebagai pengurus Golkar. Lantaran kedua kubu tidak sah dimata hukum. Kubu Jakarta yang sebelumnya memiliki SK kini sudah tidak memiliki kekuatan hukum lantaran SKnya sudah dicabut. Begitu pula dengan Munas Riau yang masa berlakunya habis pada 31 Desember lalu.
Maka dari itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Partai Golkar, adalah dengan cara secepatnya menggelar Munas.
”Karena kepengurusan sudah berakhir maka harus dilakukan Munas untuk membentuk yang baru,” katanya.
Ray menerangkan, Munas Golkar nampaknya akan mengalami sedikit hambatan karena dualisme kepengurusan antara kubuIcal dan kubu AL karena keduanya memiliki ego. Tapi apabila keduanya bisa legowo dan tidak meninggikan ego mereka maka otomatis Munas akan bisa digelar kembali.
”Panitia Munas harus berasal dari dua kubu atau dari orang-orang yang netral,” terangnya.
Sementara itu Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai partai Golkar tidak bisa disebut partai Ilegal meski SK kepengurusan Kubu Agung Laksono telah dicabut dan Munas Riau sudah habis masa berlakunya.
”Tidak bisa menyebut partai berlambang beringin itu sebagai partai ilegal begitu saja,” kata Siti.
Siti menjelaskan, partai Golkar tidak bisa dibilang ilegal karena saat ini masih ada proses hukum yang berjalan di pengadilan sebagai buntut dualisme antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono (AL). Proses hukum tersebut sudah dimenangkan oleh kubu Ical meskipun masih kasasi.
”Jadi masih harus menunggu putusan inkracht dari kasasi tersebut dan tidak bisa disebut ilegal,” tutur Siti.
Siti melanjutkan, lebih baik kedua kubu yang selama ini bersitegang melakukan islah dan damai. Agar permasalahan yang ada bisa selesai tanpa harus menunggu adanya putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) dan tidak ada keributan kembali.
”Kalau terus bersiteru terus dikhawatirkan akan merusak partai Golkar,” katanya.
Selama tahun 2015 Partai Golkar mengalami perpecahan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Pada 2016 akan banyak tantangan yang akan kembali menerpa partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sekertaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo menjelaskan, pada 2016 partai Golkar akan mengalami banyak tantangan. Pertama masalah soliditas partai akibat pertikaian internal yang berlarut-larut sepanjang 2015 dan desakan munas, baik dari dalam maupun dari luat partai yang semakin kuat dan masif.
Lalu, masalah hukum terkait skandal ‘Papa Minta Saham’ yang tidak bisa dipungkiri membuat citra Golkar jatuh. Sehingga itu, Golkar harus bekerja untuk memperbaiki citra partai yang memang tengah terpuruk akibat konflik internal dan digerogoti.
”Yang ketiga, sikap pemerintah yang makin terlihat secara sengaja mempersulit legalitas kepengurusan parta Golkar hasil Munas Bali 2014-2019. Tapi pemerintah cenderung sengaja mendiamkan konflik karena menterbitkannya SK kepengurusa hasil Munas Bali,” kata Bambang.
Bambang melanjutk, yang keempat adalah kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) yang makin melemah karena bergesernya PAN ke pemerintahan. Padahal taring Golkar kemarin- kemarin begitu tajam di parlemen karena soliditas KMP yang menguasai mayoritas suara tapi kini semakin melemah sehingga otomatis Golkar sebagai partai yang berada di barisan KMP harus segera memperbaiki keadaan.
Kemudian, yang ke lima, kekalahan di pilkada serentak gelombang pertama 2015 lalu yang begitu telak di berbagai daerah berpotensi menjalar ke pilkada-pilkada. Sehingga pada Pilkada serentak berikutnya Golkar akan bekerja keras kembali agar bisa memenangkan Pilkada serentak gelombang ke dua.
”Karena lima alasan itu, Golkar akan segera melakukan tindakan langkah dengan melakukan konsolidasi, antisipasi dan responsif terhadap dinamika masyarakat atau publik agar Golkar tetap mendapatkan dukungan dan simpatik dari masyarkat,” katanya.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengatakan, para Politisi Partai Golkar yang ada saat ini seperti tidak berniat membesarkan partai beringin. Tapi mereka justru menggunakan Golkar hanya untuk tungngan atau kendaraan politik semata.
”Orang-orangnya seperti hanya untuk kendaraan politik bukan untuk membesarkan partai, buktinya orang-orangnya ribut terus,” katanya.
Indria menjelaskan, perselisihan yang terjadi satu tahun belakangan ditubuh partai Golkar berakibat buruk pada Partai Golkar. Kedua kubu yakni, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sama-sama mementingkan kepentingan pribadi mereka masing-masing tidak memikirkan partai.
”Kalau mereka punya niat mengembangkan partai maka tidak mungkin kisruh hingga berkepanjangan,” ucapnya.
Masih kata Indria, sejak dulu hanya seorang Soeharto yang dapat membesarkan partai tersebut. Politisi-politi yang ada saat ini hanya merusak citra partai Golkar, contohnya, Setya Novanto yang mencoreng nama Golkar dengan kasus ‘papa minta saham’ dan masih banyak orang yang sama dengan mantan ketua DPR.
”Kalau ada orang-orang seperti Soeharto saat ini maka Golkar akan maju,” katanya. (Eros)
