Citrust.id – Dugaan keracunan massal setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat, mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. Ia meminta pengelolaan dapur penyedia makanan dievaluasi secara menyeluruh dan menegaskan bahwa keselamatan siswa harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.
Dave menilai insiden yang dialami ratusan siswa itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurut dia, program MBG yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak justru berisiko merugikan penerima manfaat apabila makanan disiapkan tanpa memperhatikan standar keamanan pangan.
“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan justru menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka. Saya mengecam keras setiap bentuk kelalaian dalam penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Pengelola dapur tidak boleh bekerja asal-asalan, apalagi ketika makanan yang mereka siapkan dikonsumsi oleh anak-anak. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar memenuhi target jumlah porsi,” tegas Dave.
Ia menekankan, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman untuk dikonsumsi. Tanggung jawab itu mencakup seluruh proses, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan.
Dave mengingatkan agar standar kebersihan dan kualitas pangan tidak dikorbankan demi memenuhi target produksi. Setiap tahapan penyediaan makanan, menurut dia, harus mengikuti prosedur yang berlaku tanpa mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat.
Terkait penanganan kasus di Cirebon, Dave menilai penghentian sementara operasional SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan menyeluruh. Hasil uji laboratorium dan penyelidikan harus menjadi landasan untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan sekaligus menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Apabila ditemukan pelanggaran standar atau kelalaian, ia meminta sanksi dijatuhkan secara tegas dan proporsional. Penutupan permanen terhadap SPPG juga perlu dipertimbangkan jika tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku menjadi dasar untuk mengambil langkah tersebut.
Di sisi lain, Dave meminta penanganan siswa dan pihak lain yang mengalami gangguan kesehatan tidak diabaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Mereka harus memperoleh pelayanan medis yang memadai, disertai pendataan korban dan pemantauan kondisi kesehatan secara cermat.
Menurut dia, keluarga korban juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai penanganan medis, hasil pemeriksaan, serta langkah lanjutan yang diambil oleh pihak terkait.
Dave menegaskan, keberhasilan program MBG tidak cukup dinilai dari jumlah makanan yang didistribusikan maupun banyaknya penerima manfaat. Keamanan pangan, kualitas hidangan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, dan perlindungan terhadap penerima manfaat juga harus menjadi tolok ukur pelaksanaan program.
“Program yang baik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah perlu memperketat pemeriksaan terhadap dapur penyedia dan menindak tegas pihak yang terbukti lalai. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas, dan kejadian serupa tidak boleh terulang,” tutup Dave. (Haris)
