Citrust.id – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon terus memperkuat langkah nyata dalam mendorong percepatan transformasi digital di tingkat desa.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan pada 5 Agustus 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Implementation Arrangement (IA) bersama enam kepala desa di Kuningan pada 9 September 2025.
Acara yang digelar di Kantor Diskominfo Kuningan itu menandai tonggak penting dalam perjalanan menuju desa digital yang transparan, modern, dan partisipatif.
Dekan FISIP UGJ, Dr. Hj. Siti Khumayah, SE., SH., M.Si., menyatakan optimismenya atas kolaborasi tersebut.
“Dengan adanya kolaborasi ini, saya berharap setiap desa mampu menghadirkan website yang aktif, informatif, dan bermanfaat, sehingga mendukung terwujudnya smart village,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama itu merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Desa, Permenkomdigi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik, serta MoU Rektor UGJ dengan Bupati Kuningan.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kuningan, Drs. H. Ucu Suryana, M.Si., menuturkan, enam desa telah ditetapkan sebagai pilot project pendampingan website dengan domain desa.id.
Desa tersebut adalah Mekarmulya (Garawangi), Mekarsari (Maleber), Gandasoli (Kramatmulya), Ragawacana (Kramatmulya), Pamulihan (Cipicung), dan Kertayasa (Sindangagung).
“Website desa bukan hanya etalase informasi, tetapi juga jendela transparansi dan partisipasi warga. Dengan dukungan akademisi, kami optimistis desa-desa ini akan menjadi percontohan dan maju dalam pemanfaatan teknologi informasi,” kata Ucu.
Ia juga mengapresiasi kontribusi FISIP UGJ dalam memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kepada perangkat desa.
“Harapannya, kerja sama ini dapat melahirkan website yang fungsional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa,” tambahnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi model sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan desa dalam mewujudkan desa digital yang inklusif, transparan, serta berdaya saing di era teknologi informasi. (Haris)
