Citrusr.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Pelantikan tersebut mengacu pada sejumlah surat resmi, di antaranya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 yang memuat rekomendasi pengisian dan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, dasar pelantikan juga mengacu pada Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama.
Dalam surat tersebut dijelaskan, pengisian jabatan dilakukan untuk memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Seleksi melibatkan BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pejabat terpilih disebut telah melalui seleksi berbasis integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, proses seleksi itu diduga tidak sepenuhnya berjalan murni. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkap adanya indikasi kecurangan yang melibatkan salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekda DKI Jakarta berinisial MM.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik itu merupakan orang-orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI berinisial IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari hal itu,” ujar SW, Senin (11/8/2025).
Menurut SW, informasi itu ia peroleh dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS. SW menyebut IM bergerak berdasarkan arahan dari kekasihnya berinisial DDY, dibantu seorang operator berinisial HMT.
“IM dengan dukungan dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD, dan kontraktor ke ruangannya untuk mengatur proyek. Operatornya, HMT, sering terlihat bersama staf gubernur bernama UDN dan WSN mendatangi ruangan Sekda MM untuk berkoordinasi,” kata SW.
SW pun meminta Gubernur Pramono Anung waspada terhadap pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang. Ia menduga pihak yang sama akan kembali mencoba meloloskan orang-orang dekat mereka, terutama untuk posisi camat, lurah, dan dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon III dan IV. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegas SW.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan IM maupun Sekda DKI Jakarta. (Haris)
