Citrust id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 digelar di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5/2025).
Forum itu merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Mengangkat tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar”, Musrenbang menekankan pentingnya pembangunan yang merata antara desa dan kota, sejalan dengan visi “Lembur Diurus, Kota Ditata.”
Sebagai tuan rumah, Wali Kota Cirebon Effendi Edi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan wilayah dalam merancang masa depan Jawa Barat.
“Forum ini bukan sekadar menyusun prioritas pembangunan. Ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, menyelaraskan visi, dan memperkuat sinergi antara daerah,” ujar Effendi.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon mengangkat empat isu strategis yang dinilai krusial untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Isu pertama ialah pengelolaan wilayah pesisir. Sebagai kota pesisir, Cirebon menghadapi berbagai tantangan, seperti abrasi, pengendalian ruang, serta kerusakan ekosistem laut.
“Kami membutuhkan peran aktif provinsi dalam menata kawasan pesisir secara berkelanjutan, baik untuk mendukung sektor ekonomi dan pariwisata maupun menjaga keseimbangan ekologis,” tegas Effendi.
Kedua, persoalan perlintasan sebidang kereta api. Tercatat ada 11 titik perlintasan di Cirebon dengan lebih dari 170 perjalanan kereta per hari, yang menyebabkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
“Ini bukan hanya persoalan lokal. Kami butuh keterlibatan provinsi sebagai penghubung dengan kementerian dan pihak terkait, demi solusi jangka panjang,” kata Wali Kota.
Isu ketiga yang disoroti ialah normalisasi sungai di kawasan permukiman. Pemkot Cirebon telah memetakan sejumlah titik rawan banjir dan berharap ada kolaborasi dengan provinsi serta lembaga lainnya dalam mempercepat proses normalisasi.
Keempat, peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Menurut Effendi Edo, kebutuhan akan infrastruktur yang andal meningkat seiring dinamika mobilitas ekonomi di Cirebon.
“Kami sudah mulai melakukan perbaikan, tetapi perkembangan ekonomi menuntut kualitas jalan yang lebih baik. Kami berharap dukungan provinsi, baik dari sisi teknis maupun penganggaran lintas wilayah,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan komitmennya untuk membangun Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih—subur, makmur, tenteram, dan tertata.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sepihak. Perlu keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat konektivitas antara pusat dan daerah,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, penyusunan RPJMD 2025–2029 akan mengikuti pendekatan Gerbang Pancaniti yang terdiri dari Niti Harti (memahami makna), Niti Surti (menelaah kondisi), Niti Bukti (melihat data), Niti Bakti (melaksanakan), dan Niti Sajati (memaknai secara utuh).
“Ini menjadi dasar dalam memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Gubernur.
Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik semangat kolaborasi yang diusung dalam Musrenbang dan menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang inklusif, terarah, dan berkelanjutan. (Haris)
