Citrust.id – Lima kepala daerah di wilayah timur Jawa Barat melakukan rapat koordinasi di Gedung Pendopo, Kabupaten Majalengka, Minggu (3/5).
Pertemuan itu sebagai wahana silaturrahmi dan upaya persiapan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekaligus koordinasi percepatan penanggulangan Covid-19.
Kegiatan itu dihadiri Bupati Majalengka, Dr. H. Karna Sobahi, M.MPd, Bupati Indramayu, H. Taufik Hidayat, Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., dan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama SH.
Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi, menuturkan, para kepala daerah di Ciayumajakuning berkumpul untuk
menyamakan presepsi dalam menjalankan PSBB guna memutus rantai penyebaran Covid-19.
Menurut Karna, pada penanganan Covid-19 Kabupaten Majalengka sudah dilaksanakan secara maksimal. Beragam strategi sesuai protokoler kesehatan Covid-19 sudah dijalankan.
“Kami sudah mengantisipasi pergerakan pemudik. Saat ini, tercatat ada 32 ribu pemudik asal Majalengka. Ini menjadi permasalahan krusial jika tidak diantisipasi,” paparnya.
Hal senada diungkapkan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH. Menurut politikus PDIP itu, pihaknya sangat setuju, wilayah timur Jawa Barat memiliki satu pemahaman tentang penanganan Covid-19 dalam penerapan PSBB yang akan dilaksanakan pada Rabu (6/5).
“Ini untuk memutus rantai penyebaran Corona agar tidak semakin meluas. Kami di Kuningan sudah memberlakukan Karantina Wilayah Parsial (KWP) yang sudah berlangsung sebulan lebih,” katanya.
Dikatakan Acep, pemudik yang sudah memasuki Kuningan diperkirakan mencapai 80 ribu orang.
“Rencana kami di Kuningan pada PSBB nanti, kegiatan masyarakat akan ditutup total dari pukul 16.00 -06.00 WIB. Selain itu, mengatur arus barang pengendalian bahan pangan. Untuk pelayanan yang sifatnya urgen boleh beroperasi, tapi untuk kegiatan lainnya ditutup total,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini di Kuningan terjadi pro-kontra terkait kegiatan ibadah. Namun, pihaknya memberikan pemahaman dan sosialisasi secara mendalam.
Sedangkan Bupati Indramayu, H. Taufik Hidayat, mengatakan, di wilayah Pantura tidak dilakukan check point karena merupakan jalur nasional
Akan tetapi, saat pemberlakuan PSBB, pasti akan diberlakukan check point secara berkelanjutan. Salah satunya pasar tumpah Indramayu yang kebanyakan pedagang dari Cirebon (Tegal Gubug).
“Kalau pemudik yang memasuki Kabupaten Indramayu sekitar 15 ribu orang. Di antaranya imigran yang bekerja di luar negeri (TKW),” tuturnya.
Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., menjelaskan, kebijakan di setiap wilayah perbatasan sudah dilakukan secara maksimal bekerja sama dengan semua pihak.
“Di Kabupaten Cirebon, terkait ibadah sudah berkoordinasi dengan MUI, akan tetapi pelaksanaan di masyarakat tetap ada kendala. Masyarakat masih banyak melaksanakan ibadah di masjid,” ungkapnya.
Terkait data pemudik, pihaknya mencatat ada sekitar 10 ribu orang pemudik dalam maupun luar negeri.
“Data bansos yang dicoret menyesuaikan. Kami telah alokasikan Rp25 milar untuk bansos di Kabupaten Cirebon,” katanya.
Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis SH, menjelaskan, harus ada kesepakatan dan pahaman dari lima daerah agar tidak ada kesalahpahaman. Misalnya, siapa saja yang boleh melintasi pada saat PSBB diterapkan.
“Salah satu yang harus kita sepakati dalam pelaksanaan PSBB ini adalah jam operasional pasar, minimarket atau yang menjual sembako di wilayah Ciayumajakuning,” ucapnya. (Abduh)
