Cirebontrust.com – Saat menjadi narasumber dalam diskusi publik LPM Setara bertajuk “Apa Kabar Pembangunan Kota Cirebon?”, Akademisi sekaligus Praktisi Media, Khaerudin Imawan, mengungkapkan, perlu dua pendekatan serius yang harus dilakukan oleh eksekutif, legislatif, kontrol masyarakat, maupun stakeholder lain terkait pembangunan di Kota Cirebon.
Pertama adalah pendekatan empiris. Pendekatan ini mempelajari apa yang menjadi kebutuhkan sebenarnya masyarakat Cirebon terhadap kotanya. Seperti, perlu dibedah lagi desain tata ruang Kota Cirebon yang cocok untuk masyarakatnya.
Pada awalnya, anggaran DAK senilai Rp96 miliar dikonsentrasikan untuk daerah pinggiran kota di wilayah Argasunya. Namun faktanya, saat ini diperuntukkan untuk pusat kota. Infrastruktur seperti trotoar yang masih bagus dibongkar. Padahal jika dialokasikan untuk wilayah Argasunya, tidak akan membuang-buang anggaran. Untuk itu, penting bagi eksekutif dan legislatif membangun kesamaan dan kesepahaman tentang politik anggaran.
“Politik anggaran itu penting,” ujarnya, Senin (13/03), di Auditorium Kampus I Unswagati, Kota Cirebon.
Kedua adalah pendekatan sistemik. Dikatakan Khaerudin, seluruh OPD maupun SKPD di Kota Cirebon membangun kesepahaman tentang proses pembangunan. Proses pembangunan harus diketahui semua. Transparansi harus benar-benar dibuka. Berkaitan dengan itu, Kamis mendatang akan dilakukan penandatanganan MoU kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Cirebon tentang Sistem Transparasi Pengelolaan Pemerintah Daerah. Diharapkan semua progres pembangunan secara transparan dapat diakses oleh publik
Khaerudin menambahkan, dengan pendekatan empiris dan sistemik tadi, antara eksekutif, legislatif, masyarakat, SKPD dengan stakeholrder terkait dan unsur-unsur di dalamnya dapat bersinergi untuk membangun Kota Cirebon yang bermartabat.
“Martabat dari progres pembangunan maupun martabat dari visi dan misi Kota Cirebon yang menjadi kenyataan,” tegasnya. (Haris)
