Majalengkatrust.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Timor Leste, bersama sejumlah pejabat lainnya berkunjung ke Kabupaten Majalengka, untuk melakukan study banding pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarkat persedaan dan perkotaan, Selasa (08/08).
Ministro DA Administracao Estatal atau Wakil Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Tomas do Rosario Cabral yang juga lulusan APDN tahun 1995 mengungkapkan kehadirannya ke Kabupaten Majalengka dianggap sosok atau sama dengan kondisi alam dan geografis di Timor Leste.
Sehingga, kata dia akan memudahkan komunikasi dan bertukar pendapat bersama dengan Pemerintah di Kabupaten Majalengka. Yang banyak digali di Majalengka, lanjutnya di antaranya adalah pelaksanaan program Dana Desa, AlokaSI Dana Desa dan PNPM.
Hal itu terkait adanya program yang sama dengan bantuan dana sebesar 50 USD untuk setiap desa.
“Hanya Pemerintah Australia yang memberikan pendampingan minta pemerintah Tomor Leste untuk melakukan studi banding ke Plifina yang juga diberikan pendampingan yang sama. Kami pikir kultur Plifina, bahasa, kondisi geografis juga beda, kami tidak mungkin melakukan kunjungan dan belajar ke Plifina akhirnya kami putuskan untuk ke Indonesia dan Majalengka,” jelasnya.
Pihaknya, memilih Kabupaten Majalengka karena banyak kesamaan, disamping banyak pejabat pemerintah yang sekolahnya berasal dari lulusan Indonesia, sehingga memudahkan untuk komunikasi.
Menurutnya dana yang diterima tiap desa atau di Timor Leste jauh lebih besar, namun karena terlalu besar untuk konsultan akhirnya yang sampai ke masyarakat untuk membangun fisik pedesaan dan perekonomian masyarakat akhirnya sangat kecil.
Padahal sumber daya alam sama dengan di Majalengka, pasir, batu, kayu juga air di Timor Leste cukup melimpah, sehingga seharusnya pembangunan fisik ataupun ekonomi bisa lebih maksimal dibanding Majalengka atau paling tidak sama.
Untuk itu mekanisme penyelenggaraan program akan dirubah mengadopsi apa yang dilakukan di Indonesia, yakni pemnyelenggaraan program didasari atas hasil musyawarah di tingkat desa sehingga pelaksanaannya sesuai dengan aya yang diharapkan masyarakat desa.
“Lembaga-lembaga juga harus dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada agar penyelenggaraan sesuai dengan konstitusi dan lebih memiliki kekuatan,” ungkap Tomas.
Menurutnya UU tentang Pemerintah Desa baru dibentuk, dia ingin program pembangunan di desa setingkat PNPM, program dana desa atau Alokasi dana Desa di Indonesia tersebut terus berjalan, siapapun perdana menterinya. Jangan sampai ganti pimpinan ganti program, namun selama program bagus harus tetap berlangsung.
“Selama pemerintahan berjalan kami datang ke jawa Barat ini untuk kedua kalinya, beberapa tahun lalu kami datang ke Sumedang,” ungkap Tomas.
Diapun ingin mengadopsi pertanian yang dilakukan di Indonesia karena kultur masyarakat di Tomor Lestepun sebagian besar adalah petani.
Sementara itu Direktur Delegasi Filife Cardoso Fiere yang juga lulusan IPDN mengatakan, apa yang dilakukan petani Majalengka ingin dilakukan pula oleh petani di wilayahnya, makanya timnya datang ke perkebunan mangga, pembibitan pohon buah-buahan dan pohon keras, serta pertanian padi.
“Tipologi negara kami sama dengan Majalengka, luas wilayahnya juga demikian, jadi kami pilih Majalengka untuk melakukan studi banding,” ungkap Filife.
Kehadirannya ke Majalengka diterima Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi, Sekda Majalengka Diki Ahmad Sodikin, serta sejumlah Kepala Dinas dan Camat. (Abduh)
