Ilustrasi
CIREBON (CT) – Penunjukan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan menuai banyak kritik. Meski begitu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meyakini Wiranto bisa membantu pekerjaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ryamizard mengatakan, bahwa Wiranto merupakan salah satu seniornya di TNI yang memiliki banyak pengalaman. Ia juga meyakini Wiranto sudah banyak berubah. Wiranto sudah pernah menjabat sebagai Menkopolhukam di era pasca Orde Baru pada tahun 1999-2000. Ia menilai, Wiranto sudah memiliki banyak peran dan pengalaman sebagai Menkopolhukam.
Namun, di sisi lain, LSM serta aktivis HAM menilai langkah Presiden menunjuk Wiranto sebagai Menkopolhukam merupakan langkah mundur atas penegakan HAM di Indonesia.
Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, bahwa Wiranto dianggap tak layak lantaran masih tersangkut kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. (Net/CT)
