Citrust.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berperan sebagai pendampingan pasca bencana yang cukup strategis dengan memanfaatkan dapur MBG/SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) bertransformasi menjadi dapur umum darurat, memastikan asupan gizi korban hingga menggerakkan kembali perekonomian warga yang terdampak.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) Badan Gizi Nasional (BGN) Tengku Syahdana, S.Kom., CRMO dalam kegiatan ‘Sinergi Ekonomi Kerakyatan’ yang digelar di Taman Budaya, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh pada Kamis, (16/4). Upaya percepatan pemulihan masyarakat pascabencana di Aceh terus diperkuat melalui optimalisasi program MBG yang kini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Tengku Syahdana menegaskan bahwa fokus utama Badan Gizi Nasional di Aceh saat ini adalah memastikan pendampingan pascabencana berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. Program MBG tidak hanya menjadi instrumen bantuan, tetapi juga diarahkan sebagai penggerak ekonomi lokal, terutama bagi kelompok rentan.
“Program MBG kita arahkan untuk benar-benar menyentuh masyarakat terdampak. Tidak hanya bantuan berupa makanan saja, tetapi juga menjadi fondasi kebangkitan ekonomi warga,” ujar Tengku Syahdana.
Dalam implementasinya, MBG telah dialihkan sebagian untuk penanganan dampak bencana, dengan dukungan SPPG yang tersebar di seluruh Aceh. Beberapa dapur SPPG kini berperan sebagai dari alokasi program tersebut langsung disalurkan ke masyarakat melalui pembelian bahan pokok dan kebutuhan operasional, sehingga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Langkah ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa program MBG memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendekatan berbasis masyarakat, program ini juga mendorong warga untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha produktif, khususnya di sektor peternakan dan pertanian.
Lebih lanjut, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan data masyarakat pada pengelompokan masyarakat berpenghasilan rendah atau desil 1 dan desil 2 sebagai prioritas utama intervensi. Kelompok ini diharapkan dapat “naik kelas” melalui pendampingan intensif dan akses terhadap program pemberdayaan.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi proses membangun kemandirian. Kita ingin masyarakat Aceh bangkit dengan kekuatan sendiri,” tambah Tengku Syahdana.
Kebijakan ini juga diperkuat dengan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang mewajibkan penggunaan produk lokal dalam pelaksanaan program, serta melarang pembelian produk pabrikan maupun lintas wilayah. Hal ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekonomi daerah dan memperkuat rantai pasok lokal.
Selain itu, kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di Aceh menjadi perhatian utama untuk memastikan program berjalan efektif. Sinergi dengan yayasan dan mitra juga terus didorong, termasuk melalui kewajiban penyaluran CSR minimal 2,5 persen guna mendukung pemberdayaan masyarakat.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Program MBG diharapkan menjadi motor penggerak pemulihan Aceh pascabencana sekaligus membuka jalan menuju kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
