Majalengkatrust.com – Pembahasan RAPBD 2017 berjalan alot antara Banggar DPRD Kabupaten Majalengka, dengan TAPD yang sampai saat ini belum menemui titik temu. Pasalnnya ada beberapa permintaan DPRD yang belum dipenuhi pihak TAPD sebagai perwakilan eksekutif.
Informasi yang dihimpun CT, ada beberapa permintaan DPRD yang saat ini belum dikabulkan pihak eksekutif, yaitu kenaikan dana perumahan, SPPD/ biaya perjalanan dinas dalam, dan kenaikan perjalanan dinas luar kota.
Wakil Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi ketika dikonfirmasi masalah ini mengatakan, dengan lambatnya penetapan APBD 2017 dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan.
“Proyek fisik yang akan terganggu dan terancam tidak selesai yaitu pelebaran jalan Cigasong-Jatiwangi ada 4 titik, pembangunan taman air mancur pendopo, penyerapan Dana Desa dan honor ratusan tenaga harian lepas juga akan terganggu,” ungkap Wabup Karna, Selasa (20/12)
Wabup Karna menyatakan semua pihak harus mempunyai komitmen bersama, dan melepaskan kepentingan pribadi demi kepentingan umum, serta membuka komunikasi antara eksekutif dengan legislatif untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2017.
“Disamping itu ada instruksi presiden, bahwa mulai Januari penyerapan proyek fisik harus sudah dimulai proses lelangnya,” jelas Wabup Karna.
Anggota Banggar DPRD Majalengka, Deden Hardian Narayanto mengatakan, KUA DAN PPAS RAPBD 2017 harus selaras dengan kebijakan pembangunan yang tertuang di RKPD tahun 2017.
“Pendapatan tahun 2017 harus bisa meningkat di banding tahun 2016,” jelas Deden.
Deden mengungkapkan, pihaknya mendorong pendapatan asli daerah (PAD) harus bisa naik, karena sebagai representasi Kabupaten yang mandiri. (Abduh)
