MAJALENGKA (CT) – Rencana Pemprov Jabar mengalokasikan 78 Bus Rapid Transit (BRT) sebagai modal transportasi yang berintegrasi dengan tiga terminal transportasi umum, yakni Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Pelabuhan Muara Jati Kota Cirebon serta Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) masih dikaji oleh Pemerintah Pusat.
Kasubdit Kebandaraan, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Saeful Bahri mengatakan rencana tersebut baru diserahkan ke pemerintah pusat dan sedang dilakukan evaluasi.
”BRT masih dalam kajian Pemerintah Pusat,” kata Saeful saat menghadiri seminar nasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di pendopo Bupati Majalengka, Jawa Barat, Senin (07/03).
Dia menjelaskan dengan adanya pembangunan BIJB tersebut, harus didukung dengan infrastruktur pendukung yang komplit, pasalnya pertumbuhan penumpang naik 300 persen.
”BIJB harus jadi, di tahun 2030 harus tersedia 10 landasan dan 1 juta pesawat akan melewati bandara tersebut,” ungkapnya.
Dia menjelaskan rencana pengembangan fasilitas sisi darat dibagi menjadi 3 paket yakni paket 1 antara lain infrastruktur, grading dan jalan, drainase, ramp simpang susun dan landscape.
Kemudian, lanjutnya, untuk paket 2 terminal utama penumpang yakni
gedung terminal penumpang dan paket 3 bangunan penunjang operasional, antara lain PKP-PK, meteorologi, main power house, GWTH, STP, incenarator, sub station, terminal kargo dan mekanikal elektrikal kawasan.
”2017 pembangunan fasilitas darat harus sudah selesai,” ujarnya.
Sementara, Bupati Kabupaten Majalengka, Sutrisno mengatakan pembangunan BIJB ini dapat menanggulangi kepadatan lalu lintas. Dia menuturkan BIJB ini salah satu pembangunan dari 15 bandara dan 24 pelabuhan di Indonesia.
”Pelaksanaan pembangunan merupakan beban APBD, di akhir tahun 2017 pembangunannya ditargetkan selesai dan 2018 digunakan untuk penerbangan pemberangkatan haji warga Majalengka” jelasnya.
Dia menuturkan infrastruktur pendukungnya harus dibenahi belum sehingga bandara tersebut bisa dimanfaatkan dan berdampak positif. Dia berharap agar daerah lainnya seperti Cirebon, Indramayu, Sumedang dan Subang harus secepatnya dibenahi agar bisa merasakan dampak positif pembangunan bandara.
”Pemkab Majalengka siap mengambil alih pembangunan jika pemerintah pusat tidak bisa membangun tata ruangnya dengan cepat” tukasnya. (Abduh)
