CIREBON (CT) – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPI) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tegas dalam polemik alih fungsi Pasar Balong.
“Ini pasar kan menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah harus tegas memutuskan. Jangan sembarangan ambil keputusan, harus ada solusi terbaik,” ujar Ketua APPSI Kota Cirebon, Agus Saputra.
APPSI sendiri mengapresiasi kedua belah pihak yang berseteru. Ide dari Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi (Dishubinkom) Kota Cirebon yang ingin menjadikan Pasar Balong sebagai kantung parkir, diapresiasi oleh pihaknya sebagai langkah mengurangi kemacetan Kota Cirebon. Meski APPSI sendiri lebih condong untuk mendukung pembangunan Pasar Balong menjadi pusat sandang.
“Kami minta kebijaksanaan pemerintah daerah atas Pasar Balong. Dewan juga jangan diam saja, harus bisa mengawasi dan berpihak pada pedagang,” ungkapnya.
Sekedar informasi, polemik perubahan fungsi Pasar Balong muncul saat Dishubinkom Kota Cirebon meminta pemerintah untuk menjadikan Kawasan Pasar Balong sebagai kantung parkir. Konsep tersebut diklaim Dishubinkom bisa mengurangi simpul kemacetan di Jalan Pekiringan dan Pasuketan. Kedua daerah itu memang dikenal sebagai kawasan rawan macet yang diakibatkan kurangnya lahan parkir, hingga banyak kendaraan yang parkir di badan jalan.
Di sisi lain, PD Pasar mengklaim bahwa pihaknya sudah menggandeng investor yang belakangan diketahui bernama PT Metro Panen Raya dari Jakarta, untuk mengembangkan konsep pembangunan pusat sandang di Pasar Balong. Bahkan, kedua belah pihak sudah meneken memorandum of understanding (MoU) meski belum menentukan berapa nilai investasi dari kesepakatan itu. (Wilda)
