JAKARTA (CT) – Agung Laksono ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) hasil Munsyawarah Nasional (Munas) Ancol, Jakarta, memberikan apresiasi kepada pemerintah yang dengan cepat merespon permasalahan kepengurusan partai Golkar. Untuk itu, dia akan membetuk tim untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Kami akan mengadakan rapat kembali untuk membahas masalah ini,” ujar Agung kepada CT di Jakarta, Selasa (16/12).
Agung melanjutkan, pihaknya siap jika harus menyelesaikan masalah internal melalui mekanisme Mahkamah Partai Golkar. Dia dan jajaran pengurusnya akan membentuk juru runding yang akan berfungsi untuk membahas masalah tersebut. Sehingga diharapkan akan ada islah anatara kubu Ical dengan kubu Agung.
”Nanti mahkamah partai yang akan bergerak untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin kami butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini adalah masalah serius,” ungkap Agung.
Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali dan Jakarta adalah langkah yang sah secara hukum atau sesuai dengan surat Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH.AH.11.03-113 tertanggal 15 Desember 2014.
Untuk itu, pihaknya akan membuat tim khusus yang akan mengkaji dan meneliti kelengkapan berkas administrasi pendaftaran yang diserahkan kedua kubu pada Senin pekan lalu. Kubu Aburizal Bakrie menyerahkan berkas kepengurusan hasil Munas Bali pada Senin pagi. Sedangkan kubu Agung Laksono menyerahkan berkas kepengurusan hasil Munas Jakarta pada sore harinya.
“Kami melihat ada tumpang tindih sehingga keputusan siapa pengurus yang sah itu tergantung islah antara kedua kubu, selama belum adanya islah maka kami tidak akan mengeluarkan surat resmi perihal kepengurusan,” ujaranya.
