Majalengkatrust. com – Karna Sobahi yang juga petahana Wakil Bupati Majalengka menempati tingkat keterpilihan urutan tertinggi mencapai 51,1 persen jika pemilihan bupati dilakukan pada bulan Juli, disusul Ramdani dengan memperoleh angka 6.6 persen.
Angka tersebut diperoleh dari hasil survai Indopolling Network, Jakarta yang melakukan survai di bulan Juli dengan jumlah responden sebanyak 440 responden.
Menurut keterangan Direktur Komunikasi Indopolling Network, Jakarta Wempy Hadir, metodologi yang digunakan adalah multy stage random sampling dengan margin of error sebesar 4,8 persen.
Mereka yang disurvai keseluruhannya penduduk Kabupaten Majalengka yang sudah memiliki hak pilih 17 tahun keatas.
“Survai pertama dilakukan pada bulan Maret 2017 kemarin, serta survai kedua dilakukan pada bulan Juli. Ada banyak nama yang disurvai mereka adalah calon-calon yang muncul di Majalengka,” ungkap Wempy, Selasa (25/07).
Berdasarkan urutan ada lima nama yang disurvai dengan perolehan survai masing-masing adalah Karna Sobahi, Ade Rahmat Ali, M Ramdani, Taufan Ansyar, Joko Sugiharto, serta Jefri Romdoni.
Pada survai di bulan Maret, Karna Sobahi memiliki keterpilihan sebesar 40,2 persen, sedangkan di bulan Juli naik menjadi 51,1 persen, demikian juga dengan tingkat popularitasnya yang semula 50 persen naik menjadi 71.1 persen, serta tingkat kesukaan yang awalnya 50,7 persen naik menjadi 55 persen.
calon-calon lainnya jauh berada dibawah Karna Sobahi, berada di bawah Karna adalah M ramdani, Taufan Ansyar, Jefri, Joko, Ade rahmat Ali yang terus mengalami penurunan baik elektabilitas, kesukaan ataupun popularitasnya.
“Alhamdulillah tingkat popularitas, kesukaan,dan keterpilihan saya tertinggi.Itu artinya, dukungan dari rakyat kepada saya di Pilkada Majalengka tinggi,” ujar Karna Sobahi ketika diminta pendapat hasil survei Indopolling.
Pria kelahiran Desa/Kecamatan Malausma ini mengemukakan,hasil survei ini bersifat tertutup, dan nampaknya baru sebatas mengukur pergerakan politik dirinya, bersama tim relawan yang dibentuknya.
Sedangkan partai pengusung dan partai pendukung belum terlihat pergerakanya karena belum ditetapkannya sebagai calon kepala daerah.
“Kalau rekomendasi, biasanya turun setelah adanya tahapan penjaringan,hasil survei, rapat pleno partai, serta aturan lainnya.Kalau saya sendiri menyerahkan hasil rekomendasi kepada mekanisme partai, dan tidak akan berandai-andai,”jelasnya.
Karna menegaskan, dirinya tidak akan maju dalam pertarungan Pilkada hanya berdasrkan chek pas-pasan, baik itu dukungan dari masyarakat, maupun kekuatan finansial.
Hal itu cukup beralasan, mengingat waktu kampanye yang masih terbilang lama, dan itu membutuhkan dana yang cukup besar.”Saya sangat berharap PDIP bisa mengusung saya di Pilkada Majalengka mendatang,”harapnya.
Disinggung mengenai calon pendampingnya,lanjut dia,pihaknya menyerahkan semuanya kepada mekanisme partai yang bakal mengusungnya.Tapi yang terpenting memiliki visi-misi yang sama, saling mendukung satu sama lain.
“Calon wakil saya juga harus memiliki modal politik, modal sosial di masyarakat, basis masa yang jelas, modal material, dan disukai masyarakat,”paparnya.
Terkait berapa pasangan yang akan berkompetisi,kata berpendapat lebih banyak lebih bagus.Tapi kalau pun sedikit tidak akan mempersoalkannya.
“Kalau head to head pun tidak masalah.Yang terpenting, berkompetisi secara sehat, saling menghargai, saling menjaga kondusivitas di masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan,”paparnya.
Selain itu, ia menyoroti beragam persoalan di Kabupaten Majalengka di masa mendatang yang semakin berat dan komplek, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Majalengka ke arah yang lebih baik.
“Mari kita bersama-sama secara total, memberdayakan semua potensi yang ada di Majalengka secara maksimal untuk kepentingan bersama,”ucapnya.
Karna mendorong, agar model percepatan pembangunan harus diarahkan ke segala sektor terutama dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, infrastruktur, pertanian, ketahanan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, parawisata agama, budaya,dan lain sebagainya.
“Guna menjawab semua itu diperlukan keselarasan, keseimbangan, dan konektivitas kebijakan antara eksekutif dan legislatif agar selalu dinamis,”pungkas dia. (Abduh)
