CIREBON – Dalam aksi kali ini, Gemsos menilai istilah pinjam Pakai dan menjalin kemitraan yang dikeluarkan Pemkot Cirebon, dalam melakukan pengadaan Mobil Dinas (Mobdin), yang dinilai muspida tidak masuk akal. Menurutnya, pengadaan ini rawan sekali dengan dugaan gratifikasi. Menurut Gemsos pengadaan Mobdin ini sangat kontras dengan kondisi sosial ekonomi warga Kota Cirebon.
“Kalau untuk menjalin kemitraan dan melancarkan kinerja intansi terkait kenapa harus dengan Mobdin?. Mobdinkan hanya dinikmati oleh kepala-kepalanya saja,” Ujar Angga salah satu anggota Gemsos ketika usai melakukan mimbar bebas.
Mantan Wakil Presma Unswagati periode 2011-2012 ini menjelaskan. Seharusnya apabila untuk melancarkan kinerja instansi terkait bisa dengan memfasilitasi atau meminjamkan barang-barang, peralatan atau perlengkapan yang memang menjadi kebutuhan dan prioritas instansi tersebut.
“Misalnya kepolisian difasilitasi rutan, kejari difasilitasi mobil tahanan, pengadilan negri berupa ruang pengadilan dan lain-lain.” Ungkapnya.
Permasalahan hukum sudah jelas ada yang dilanggar. Permasalahan selanjutnya yaitu moral dari pemangku pemerintahan itu sendiri yang dipertaruhkan dimata publik. Selaku pemangku pemerintahan tentu opini publik sangat berpengaruh.
“Konteks hukum sedah jelas, saat ini moral mereka yang dipertaruhkan dimata publik. Lagian yang nerima sendiri merupakan institusi penegak hukum, dugaan gratifikasi sangat kuat.” Imbuhnya
Gemsos menuntut atau menantang kepada para pemangku pemerintahan untuk mengkampanyekan Cirebon Lawan Korupsi, dan mengusut tuntas kasus-kasus dugaan Korupsi yang ada di Kota Cirebon. Menurutnya, pemangku pemerintahan harus berani mengatakan tidak untuk korupsi.
“Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi bukan bersih dari asap rokok. Kota Cirebon sempat mendapat Gelar Kota terkorup pada tahun 2010, jangan sampai rekor buruk itu terus dipertahankan. Kita menuntuk agar kasus-kasus dugaan Korupsi segera dituntaskan, demi Kota Cirebon yang lebih baik.” Pungkasnya. (CT-124)
