Citrust.id – Upaya pemerintah menjadikan desa sebagai pondasi ekonomi bangsa, salah satunya dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di tiap desa.
Perihal tersebut dikatakan Ono Surono, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, kepada citrust.id, Selasa (04/09). Menurutnya, hal ini harus dimanfaatkan betul agar menjadi alat untuk mendorong perekonomian di desa dengan benar-benar menggali potensi ekonomi yang dimiliki.
“Saat ini desa masih belum mempunyai dorongan bagaimana memfungsikan Bumdes itu agar menguasai ekonomi desa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, itu karena ada kebijakan pemerintah yang belum mendorong. Seyogyanya Bumdes itu harus berupa Holding Usaha yang membawahi cabang-cabang usaha sesuai dengan potensi desa,” terangnya.
Ia mencontohkan, misalnya desa petani, desa nelayan, desa pariwisata, atau lainnya saat ini masih belum bisa mewadahi kepentingan masyarakat, baik dari aspek legalitas kelembagaan maupun aspek usaha, termasuk aspek produksi, distribusi, dan konsumsi.
“Untuk desa yang mempunyai potensi pertanian, maka di bawah Bumdes harus terbentuk koperasi pertanian yang pengurus dan anggotanya dari petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Gapoktan. Bisa menyediakan, mulai dari benih, pupuk, Saprotan, atau jasa Alsintan. Dalam hal distribusi juga bisa menyerap dari para petani, bisa juga membangun penggilingan padi, atau unit-unit usaha perdagangan lainnya,” jelasnya.
Ono menambahkan, Koperasi juga dapat berkolaborasi dengan Bulog yang sudah punya Rumah Pangan Kita (RPK) yang menyediakan beras, daging, dan kebutuhan pokok lainnya.
Oleh karenanya, Ono mengingatkan, hal itu perlu kiranya ada kebijakan dari pemerintah yang mendukung penuh, misalnya soal distribusi pupuk yang pengangkatan distributor dan agen, kebijakannya dari diawali dari rekomendasi dari Bupati.
“Sehingga dalam hal pengangkatan untuk tingkat desa, harus mengangkat koperasi di desa yang dibentuk Bumdes tadi. Termasuk misalnya soal Bantuan Pangan non-tunai, mereka bisa dijadikan suplier, bisa jadi mitra. Dan ini perlu ada kebijakan pemerintah untuk mendorong,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Ono, penggalian potensi lain seperti desa pariwisata, perlu kiranya ada peran pemerintah. Ono mencontohkan, misalnya hutan mangrove di Karangsong Indramayu, bisa dimanfaatkan oleh Bumdes dengan membentuk Koperasi pengelola pariwisata dan dikelola bersama-sama dengan melibatkan karang taruna misalnya.
“Dengan gerak ekonomi itu, Kepala Desa harus menjadi panglimanya. Apabila ini bisa diwujudkan, saya yakin desa bisa menjadi garda terdepan ekonomi negara, dengan koperasi yang sebagai pelaksanan ekonomi gotongroyong sesuai amanat UUD 1945 pasal 33,” jelasnya.
Ono menegaskan, desa saatnya menjadi garda utama ekonomi nasional. Pasalnya, anggaran desa yang saat ini dimiliki desa, sangat membantu untuk meningkatkan semua sektor, baik pada infrastruktur, pemberdayaan, maupun potensi ekonomi yang dimiliki desa.
“Ini harus dipacu, desa saatnya menjadi garda terdepan ekonomi negara. Dengan dana desa yang sudah diberikan pemerintah pusat sangat membantu infrastruktur, tidak kurang 900 juta tiap desa. Begitu pun dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari perimbangan, bisa untuk meningkatkan pelayanan perangkat desa ke masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. /didi
Komentar