Kemenkes Alokasikan 99 Titik Pemeriksaan TBC di Cirebon

Kemenkes Alokasikan 99 Titik Pemeriksaan TBC di Cirebon
Kemenkes alokasikan 99 titik pemeriksaan TBC di Cirebon. (ist)

Citrust.id – Pemerintah Kota Cirebon memperkuat upaya pencegahan penularan tuberkulosis (TBC) dengan meningkatkan pemeriksaan kontak erat, penemuan kasus secara aktif, dan pemberian terapi pencegahan. Langkah tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus di Kota Cirebon, Jumat (13/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat mendorong agar penanggulangan TBC tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien yang telah terdiagnosis. Pemeriksaan terhadap keluarga dan orang-orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien juga perlu diperluas untuk mencegah munculnya kasus baru.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyambut kedatangan kedua wakil menteri bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon Drs. Sutikno serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon dr. Siti Maria Listiawaty.

Agenda diawali dengan peninjauan pelaksanaan penelusuran kasus atau tracing TBC yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kegiatan tersebut berlangsung di RW 05 Binas Asih Larangan, Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kecamatan Harjamukti.

Di lokasi itu, rombongan melihat langsung pemeriksaan kesehatan dan penelusuran kontak erat pasien TBC. Pemeriksaan secara langsung ke lingkungan masyarakat diharapkan membantu menemukan orang yang terpapar lebih cepat, termasuk mereka yang belum menunjukkan gejala penyakit.

Setelah peninjauan lapangan, kegiatan berlanjut dengan pertemuan lintas sektor di Ruang Prabayaksa, Gedung Setda Kota Cirebon. Pertemuan tersebut membahas percepatan penanggulangan TBC sekaligus diisi deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama.

Sejumlah unsur terlibat dalam agenda tersebut, mulai dari perangkat pemerintah daerah, rumah sakit, Puskesmas, kecamatan, kelurahan, tenaga kesehatan, kader, PKK, hingga elemen masyarakat lainnya.

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa pengendalian TBC membutuhkan penanganan menyeluruh. Penemuan pasien, pengobatan sampai tuntas, serta pencegahan terhadap orang yang memiliki riwayat kontak dengan penderita harus berjalan bersamaan.

Ia mengapresiasi upaya penemuan dan pengobatan TBC di Jawa Barat, termasuk Kota Cirebon. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, angka penemuan kasus TBC di Kota Cirebon mencapai 191 persen.

Capaian itu turut dipengaruhi masyarakat dari luar daerah yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Cirebon. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan posisi kota ini sebagai salah satu pusat layanan kesehatan bagi daerah di sekitarnya.

Meski angka penemuan kasus sudah tinggi, Benjamin mengingatkan masih ada pekerjaan penting dalam memutus penularan. Salah satunya memastikan orang-orang yang tinggal serumah atau memiliki kontak erat dengan pasien ikut menjalani pemeriksaan dan memperoleh Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) apabila memenuhi indikasi.

BACA JUGA:  Jelang Akhir Tahun, Satpol PP Bakal Gencar Operasi Yustisi lagi

Paparan bakteri TBC tidak selalu langsung menyebabkan seseorang sakit. Infeksi dapat berada dalam kondisi laten dan berpotensi berkembang menjadi penyakit ketika daya tahan tubuh menurun.

“Kalau kita hanya fokus mengobati orang yang sudah sakit, sementara keluarga dan kontak eratnya tidak diperiksa serta tidak diberikan pengobatan pencegahan, kasus TBC akan terus muncul. Karena itu, tracing harus berjalan dengan baik dan pemberian TPT harus ditingkatkan. Penanggulangan TBC tidak bisa dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Untuk memperluas akses pemeriksaan, Kementerian Kesehatan mengintegrasikan layanan deteksi TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis. Di Jawa Barat, program tersebut dilaksanakan di 10.939 lokasi, termasuk 99 titik pemeriksaan yang dialokasikan untuk Kota Cirebon.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan peralatan diagnostik, di antaranya rontgen bergerak dan perangkat pemeriksaan cepat. Selain itu, alat diagnostik NPOC akan diperkuat untuk mendukung pemeriksaan di fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas, sehingga masyarakat memiliki akses layanan yang lebih dekat.

Dukungan lainnya diberikan kepada kader TBC melalui bantuan operasional sebesar Rp500 ribu per bulan. Bantuan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keterlibatan kader dalam penelusuran kasus dan pendampingan warga.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus menilai penanggulangan TBC tidak bisa dipisahkan dari persoalan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, pasien membutuhkan dukungan keluarga serta lingkungan selama menjalani pengobatan dalam jangka waktu panjang agar dapat menyelesaikan pengobatan tanpa kehilangan produktivitas.

Wiyagus mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kota Cirebon yang melibatkan berbagai unsur hingga tingkat lingkungan. Perangkat daerah, Puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, PKK, Posyandu, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kader kesehatan dinilai memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat.

Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah terbentuknya Kelurahan Siaga TBC di seluruh wilayah Kota Cirebon. Program tersebut telah mencapai 100 persen atau mencakup 22 kelurahan.

Menurut Wiyagus, capaian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan pemeriksaan terhadap kontak erat dan perluasan pemberian terapi pencegahan. Kesiapan seluruh kelurahan harus diikuti pelaksanaan program yang menjangkau masyarakat secara langsung.

“Keberhasilan penanggulangan TBC hanya bisa dicapai melalui kerja bersama. Setelah seluruh kelurahan memiliki komitmen dan kesiapan, langkah berikutnya adalah memastikan pemeriksaan kontak erat serta pemberian terapi pencegahan berjalan lebih optimal. Pemerintah daerah harus menggerakkan seluruh unsur sampai tingkat paling bawah agar masyarakat benar-benar terlindungi,” ujarnya.

BACA JUGA:  Marak Spanduk dan Baliho Bakal Calon Gubernur Jabar di Majalengka

Ia juga memastikan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Wiyagus meminta program penanggulangan TBC terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Integrasi tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana strategis perangkat daerah, hingga pengalokasian anggaran melalui APBD.

Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati menyatakan dukungan pemerintah pusat menjadi dorongan bagi daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memperluas pencegahan TBC.

Menurutnya, penyakit tersebut tidak hanya berdampak terhadap pasien, tetapi juga berpengaruh pada keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Karena itu, penanganannya perlu mencakup pemeriksaan dini, pengobatan, serta pendampingan hingga pasien menyelesaikan seluruh tahapan pengobatan.

“Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen penuh untuk memperkuat upaya penanggulangan TBC melalui deteksi dini, pengobatan, serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami juga menyadari bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Kami berharap arahan serta dukungan pemerintah pusat semakin memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan Kota Cirebon yang lebih sehat,” ungkapnya.

Farida berharap deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan menjalankan tanggung jawab masing-masing sehingga pemeriksaan dan pencegahan penularan TBC dapat menjangkau hingga keluarga serta lingkungan permukiman.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon dr. Siti Maria Listiawaty menambahkan, pihaknya akan mengoptimalkan peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Penguatan tracing, pemeriksaan kontak erat, dan pemberian TPT menjadi prioritas untuk mencegah penularan sekaligus menekan risiko munculnya pasien baru.

Dinas Kesehatan juga akan meningkatkan koordinasi dengan camat, lurah, rumah sakit, kader kesehatan, dan berbagai unsur masyarakat. Kader dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan warga sehingga dapat membantu menemukan orang yang mengalami gejala TBC maupun memiliki riwayat kontak dengan pasien.

“Penanggulangan TBC harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kami terus mendorong Puskesmas untuk meningkatkan penemuan kasus, memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas, serta memperluas pemeriksaan dan pemberian terapi pencegahan bagi kontak erat. Dukungan seluruh sektor dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan upaya ini,” jelasnya.

Melalui penguatan pemeriksaan, pengobatan, dan pencegahan, Pemerintah Kota Cirebon menargetkan penanggulangan TBC berjalan lebih terkoordinasi. Keterlibatan lintas sektor hingga tingkat kelurahan dan keluarga menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan penyakit tersebut. (Haris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *