Citrust.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, menghadiri Forum Perangkat Daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Rabu (19/2/2025).
Kehadiran Komisi II pada forum tersebut bertujuan memastikan seluruh program DPRKP selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih.
Handarujati yang akrab disapa Andru menyebut forum itu sebagai kelanjutan pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 antara Komisi II dan DPRKP.
“Kesesuaian program harus bersifat bottom up untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Intinya, Komisi II akan mendukung progres dan proses perjalanan APBD ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, Komisi II DPRD memberikan dukungan penuh terhadap program DPRKP yang telah dibahas dalam penyusunan RKPD.
“Apalagi program tersebut sesuai visi misi prioritas Wali Kota Cirebon. Misalnya sarana fasilitas umum di kawasan kumuh, rutilahu, atau program yang berkaitan dengan lingkungan perkotaan. Skala prioritas ini pasti memerlukan dukungan SKPD lain yang bersinggungan,” katanya.
Andru juga menilai pembahasan RKPD tahun anggaran 2026 melalui forum perangkat daerah sangat tepat.
“Karena ini merupakan tindak lanjut. Nanti hasil revisi RKPD awal akan disampaikan kepada Komisi II. Dengan begitu, kami dapat memahami mana yang menjadi prioritas. Program yang belum teranggarkan pun bisa kami bantu dorong,” tuturnya.
Ia menambahkan, salah satu rekomendasi yang diusulkan dalam rapat sebelumnya ialah penambahan jumlah penerima bantuan rutilahu berbasis data terverifikasi.
“Masih ada 3.224 rutilahu yang belum tertangani dan layak menerima bantuan karena sudah disurvei oleh DPRKP,” ucapnya.
Kepala DPRKP Kota Cirebon, Wandi Sofyan, mengatakan forum perangkat daerah menjadi ruang untuk memperkaya penyusunan rencana kerja tahun 2026 agar lebih berkualitas dan tepat sasaran.
“Utamanya yang menyentuh masyarakat. Banyak infrastruktur yang menjadi tupoksi kami, baik dari bidang PPSU, kawasan permukiman, maupun UPT Pertamanan dan Pemakaman. Semua program kami sampaikan secara komprehensif,” ujarnya.
Wandi mengakui masih terdapat kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan serius. Ia menegaskan pentingnya perencanaan yang terstruktur untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Harus ada sinergi dan dukungan dari legislatif serta kolaborasi antarperangkat daerah agar fokus dalam menyelesaikan masalah,” katanya. (Haris)
.
