Cirebontrust.com – Puluhan padagang dan pengurus DPD APKLI Cianyumajakuning, DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Cirebon resmi dilantik, di pasar Batik Trusmi, Kabupaten Cirebon, Sabtu (29/07).
Ketua Umum DPP APKLI, Ali Maksun menyampaikan, pelantikan ini merupakan agenda pihaknya setelah Munas pada tanggal 5 april 2017 lalu. Dan ke depan kata dia, pihaknya pun akan terus melakukan untuk membentuk APKLI di semua daerah agar para pedagang kaki lima bisa terlindungi.
“Sebab PKL harus dilindungi. Dan penggusuran apa pun alasannya itu melanggar hak asasi manusia serta perpres dan Undang-Undang. Oleh karena itu semua pemerintah daerah wajib membuat perda untuk memberikan perlindungan kepada pedagang kaki lima,” ujar Ali kepada Cirebontrust.com.
APKLI memiliki banyak program untuk para PKL. Salah satunya yakni dengan memberikan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan.
Sebab lanjutnya, kehadiran APKLI juga untuk berusaha memeperbaiki kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Karena menurutnya, sistem ekonomi di negaranya sekarang ini sedang diambang krisis seperti di tahun 1997-1998.
” Kami tidak ingin lagi mendengar penggusuran kaki lima di Kabupaten Cirebon, saya akan turun langsung untuk menanganinya dalam membela pedagang kaki lima,” kata Ali.
Di lantiknya DPD APKLI Kabupaten Cirebon diharapkan ke depan para PKL khususnya di Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik, maju, berkembang, dan sejahtera sebagai upaya mendorong pilar perekonomian.
Ketua DPD APKLI Kabupaten Cirebon, Agung Sampurna menyampaikan, dengan amanat yang telah diberikan kepada dirinya beserta pengusrus di DPD-nya, ke depan pihaknya akan berusaha memberikan perlindungan dan kesejahteraan para PKL di daerahya. Agar perekonomian bisa lebih baik lagi.
“Kami akan mendampingi dan memberikan perlindungan kepada PKL supaya mereka bisa tetap sejahtera. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan pelantikan ini,” ujar Agung.
Sementara itu, Dewan Penasehat I DPD APKLI Kabupaten Cirebon, Hj. Dian Hernawa Susanti menyampaikan, PKL) di daerahnya sering kali dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Mereka kata dia, sering kali diusir atau digusur tanpa prikemanusiaan. Sehingga, melihat semua itu perlu adanya perlindungan bagi mereka para pedagang.
“kami harapkan tidak akan terjadi lagi penggusuran para PKL. Kami akan terus memperjuangkan keberadaan serta kesejahteraan PKL di daerah kita ini,” ujar Dian Hernawa Susanti. (Sukirno Raharjo)
