Citrust.id – Upaya memperkuat deteksi dini dan pencegahan konflik keagamaan terus dilakukan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Majalengka. Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), DMI menghadirkan para tokoh agama, penyuluh, dan organisasi keagamaan di Majalengka. Acara berlangsung di Kopi Sawah, Tonjong, Majalengka, Rabu (24/9/2025).
Dengan mengusung tema “Merawat Kebersamaan dan Meneguhkan Modernisasi Beragama di Tengah Keberagaman”, forum itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya KH. Abu Mansyur dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majalengka, KH. Ahsanul Fikri selaku Sekretaris PCNU Majalengka, serta perwakilan dari Kementerian Agama Majalengka.
Ketua panitia, Ustad Umar, menegaskan pentingnya kerja sama antarelemen umat Islam untuk menjaga stabilitas sosial dan kerukunan beragama. Menurutnya, pemahaman agama yang moderat, toleran, dan berlandaskan nilai kemanusiaan harus terus dipupuk.
“Kita menyadari bahwa paham keagamaan yang berkembang di sekitar kita, jika dijaga dengan baik, akan menjadi fondasi kuat dalam keberlangsungan kehidupan keagamaan. Namun, di era kemajuan teknologi dan arus informasi saat ini, kita juga dihadapkan pada tantangan, khususnya dari konten di media sosial dan berita. Karena itu, forum seperti ini penting untuk membangun pemahaman bersama,” kata Umar.
FGD itu menjadi ruang strategis untuk memperkuat jejaring komunikasi antarorganisasi keagamaan, meningkatkan kewaspadaan, serta mengasah kemampuan dalam mendeteksi potensi konflik sosial yang bisa mengganggu kerukunan umat.
KH. Abu Mansyur dari MUI Majalengka menekankan bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus dikelola dengan bijak.
“Konflik itu selalu ada, tetapi harus dijadikan kebersamaan dalam kehidupan. Perbedaan adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus diterima dan diapresiasi, bukan sebagai ancaman atau perpecahan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen NU Majalengka KH. Ahsanul Fikri menilai keberagaman agama dan budaya di Indonesia merupakan kekuatan yang harus dijaga. Menurutnya, komunikasi lintas agama perlu diperkuat dengan dukungan pemerintah.
“Peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan keharmonisan. Masjid juga jangan dijadikan alat bendera politik, karena tempat ibadah harus netral dan suci dari kepentingan kelompok,” jelasnya.
Harapan juga disampaikan H. Oleh, penyuluh agama dari KUA Rajagaluh. Ia menilai FGD ini bisa memperkuat peran penyuluh agama dalam memberikan pemahaman tentang kerukunan di tingkat masyarakat bawah. (Abduh)
