oleh

BPJS Kesehatan dan Pemkab Cirebon Bersinergi Jaga UHC

Citrust.id – BPJS Kesehatan Cabang Cirebon bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Cirebon, Rabu (14/4). Kegiatan itu dilakukan untuk membangun sinergi yang kuat untuk bersama membangun komitmen menjaga cakupan kesehatan semesta di Kabupaten Cirebon.

Forum itu dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupate Cirebon dan dihadiri Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon. Selain itu, forum itu diikuti berbagai instansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta berbagai instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Cirebon.

“Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mencapai Universal Health Coverage pada tahun 2020. Ini komitmen nyata kami dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Cirebon. Dengan terwujudnya Universal Health Coverage, kami berharap banyak masyarakat dapat terbantu dengan adanya Program JKN-KIS ini,” ucap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i.

Hilmy juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus menjaga keberlangsungan Universal Health Coverage di Kabupaten Cirebon dengan mengoptimalkan peran dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan berupaya memastikan tidak ada lagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), melainkan terdaftar sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Nopi Hidayat, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih akan sinergi yang telah terjalin. Sampai dengan awal April 2021 jumlah Peserta JKN-KIS di wilayah Kabupaten Cirebon telah mencapai 2.140.931 jiwa. Melalui forum itu, Nopi berharap, Pemerintah Daerah dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk dapat mendaftarkan peserta yang kurang mampu yang belum teralihkan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai negara.

“Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon agar semakin banyak masyarakat memiliki jaminan kesehatan sesuai dengan segmentasinya, sehingga penyelenggaraan Program JKN-KIS dapat semakin optimal dan pelayanan terhadap peserta JKN-KIS semakin baik,” ujar Nopi. (Haris)

 

Komentar

News Feed