oleh

Aktivis Tuntut Pencairan Dana Pokir Ditunda Hingga Pileg 2019 Usai

Citrust.id – Puluhan aktivis dan sejumlah calon anggota legislatif nonincumbent melakukan unjuk rasa di depan Pendopo Pemkab Kuningan, Rabu (16/1/2019).

Mereka datang membawa atribut bendera dan seragam organisasi kemasyarakatan masing-masing. Ada juga bendera partai dan spanduk bertuliskan penolakan terhadap pencairan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD tahun 2019 yang menurut mereka akan segera direalisasi sebelum pelaksanaan pileg 2019.

Aksi mereka adalah menuntut agar pihak terkait, yang dalam hal ini Pemkab Kuningan, bisa menunda pencairan anggaran Pokir tahun 2019 untuk para anggota DPRD Kuningan, hingga selesai pelaksanaan pileg April mendatang.

Mereka mensinyalir, para anggota DPRD yang notabene akan mencalonkan lagi sebagai legislator di tahun 2019 bisa memanfaatkan dana Pokir tersebut untuk mempengaruhi massa agar memilihnya kembali.

Koordinator Aksi, Nana Rusdiana, mengatakan, jika ingin menghasilkan para wakil rakyat yang baik, maka prosesnya pun harus sesuai aturan yang memenuhi asas keadilan.

Jika Pokir diberikan sebelum pelaksanaan pileg, Nana menuding ada ketidakadilan yang dirasakan oleh para caleg nonincumbent karena harus bersaing dengan caleg incumbent yang telah memiliki peluru dari dana Pokir tersebut.

Menjawab aspirasi mereka, perwakilan Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan, menjelaskan, menunda turunnya anggaran Pokir yang dituntutkan adalah di luar kewenangan pihaknya.

Meski begitu, pihaknya setuju agar bisa melahirkan wakil rakyat yang baik harus diawali dengan proses yang baik pula. Pihaknya juga telah menekankan kepada para caleg incumbent untuk tidak sekali-kali memanfaatkan kegiatan reses sebagai ajang kampanye.

Senada, Ketua KPU Kuningan, Asep Z Fauzi, mengatakan, KPU pun tidak dalam posisi sebagai penentu kebijakan turunnya anggaran Pokir DPRD. Pihaknya hanya sebagai penyelenggara pemilihan umum yang dituntut untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Pemkab Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mewakili Bupati Acep Purnama, mengaku sangat memahami dan mendukung aspirasi yang disampaikan.

Pihaknya berjanji menampung aspirasi para pengunjuk rasa dan akan menyampaikan kepada atasannya untuk menindaklanjuti secepatnya.

Dian mengatakan, eksekutif akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan karena terikat aturan yang ada.

Terkait dana Pokir yang disuarakan, ada dua hal yang bisa membuat dana tersebut diturunkan, yakni kondisi keuangan daerah yang memungkinkan, juga adanya usulan dari SKPD-SKPD.

“Hingga saat ini, semuanya masih dalam proses. Kondisi keuangan Pemkab Kuningan pun belum memungkinkan untuk bisa secepatnya merealisasikan anggaran untuk dana Pokir tersebut,” kata Sekda.

Setelah berdialog dan mendapat keterangan dari beberapa pihak terkait, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Aksi mereka mendapat pengawalan ketat aparat keamanan Kodim 0615, Polres, dan Satpol PP. (Ipay)

Komentar