Citrust.id – Sejumlah aktivis Kuningan meminta Polres Kuningan terbuka soal pemeriksaan dugaan kasus TNGC. Terlebih mengenai sektor PNBP yang tengah menjadi pembahasan di jajaran kepolisian unit tindakan korupsi (Tipikor).
“Selama ini, kepolisian memang terbuka dengan segala bentuk kegiatan. Misal, tentang keberhasilan penangkapan pelaku kriminalitas lainnya,” kata Ulfa salah seorang aktivis pendidikan non formal, Jumat (30/8).
Dia menuturkan, PNBP merupakan aset negara yang kemudiakan untuk kesejahteraan rakyat. Pasalnya, salah satu sumber anggaran yakni PNBP tidak selalu ada dalam lembaga pemerintahan.
“Oleh karenanya, pada zaman serba canggih ini, tidak menjadi ketakutan bagi lembaga pemerintah untuk terbuka. Apalagi pelaksanaan kerja yang menjadi tanggungjawabnya,” ucapnya.
Sementara itu, Oki salah seorang pengelola objek wisata di Palutungan, mengatakan, dirinya selalu kooperatif terhadap tindakan kerja aparat pemerintah. Terlebih kepada petugas lembaga hukum.
“Untuk kelengkapan administrasi pengelola objek wisata, kami sudah memberikan semua data yang diperlukan. Semua sudah lengkap diberikan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemeriksaan administrasi terhadap objek wisata di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) undang reaksi dari warga lingkungan sekitar.
“Kawasan TNGC ada di dua kabupaten, yakni Kuningan dan Majalengka. Sama tidak pemeriksaan PNBP ini dilakukan kepada pengelola wisata luar Kabupaten Kuningan?” tanya Nandang, salah seorang warga Desa Cisantana.
Dia mengatakan, tindakan itu merupakan penganaktirian terhadap putra daerah yang mendapat kepercayaan sebagai pengelola objek wisata.
“Jika mau bekerja sesuai aturan, apakah tindakan pemeriksaan ini sama dilakukan di kawasan wisata yang masuk wilayah Majalengka?” tanya dia lagi. (Ipay)
