Citrust.id – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai Pemerintah Kota Cirebon bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga lewat pelayanan publik dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Kemudahan mengurus administrasi kependudukan, memperoleh layanan kesehatan, mengakses perizinan, hingga mendapatkan informasi secara digital menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu fasilitas yang mendukung pelayanan tersebut adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cirebon. Berbagai layanan pemerintah diintegrasikan dalam satu tempat sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan administrasinya.
Pengalaman terhadap pelayanan pemerintah juga dirasakan warga. Zardin Harlan (51), warga Kesenden, Kecamatan Kejaksan, menilai pelayanan yang diterimanya saat ini semakin tertata. Ia juga mengapresiasi sikap petugas ketika memberikan pelayanan.
“Pelayanan saat ini saya selalu merasakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun,” ujar Zardin.
Meski mengapresiasi perubahan tersebut, Zardin berharap penyampaian informasi mengenai persyaratan dan tahapan pelayanan semakin diperkuat. Menurutnya, informasi yang lebih jelas dapat mencegah warga harus kembali karena dokumen yang dibutuhkan belum lengkap.
“Harapannya lebih ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi ke masyarakat, dengan alur Pemkot, kecamatan, kelurahan, RW, sampai RT,” katanya.
Kemudahan akses melalui teknologi juga mulai dirasakan Juhaeriyah (38), ibu rumah tangga asal Kesenden, Kecamatan Kejaksan. Ia menilai layanan daring membuat masyarakat lebih cepat memperoleh informasi sekaligus mengakses sejumlah kebutuhan pelayanan.
“Sekarang terasa lebih mudah dan cepat, terutama karena adanya layanan secara online dan informasi yang lebih mudah diperoleh,” ujar Juhaeriyah.
Namun, menurut Juhaeriyah, digitalisasi pelayanan tetap perlu disertai layanan secara langsung. Dengan begitu, masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi tetap memperoleh kesempatan yang sama.
“Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan adil merupakan salah satu bentuk kemerdekaan bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik tanpa dipersulit,” katanya.
Makna kemerdekaan juga tidak hanya berkaitan dengan pelayanan di kantor pemerintahan. Bagi warga yang menjalani aktivitas di jalan, kondisi infrastruktur menjadi bagian yang langsung dirasakan dalam keseharian.
Widyo Priatno (47), warga Syekh Magelung, Kelurahan Kejaksan, yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, berharap kualitas jalan terus diperhatikan. Kondisi jalan, menurutnya, berpengaruh langsung terhadap aktivitas dan kendaraan yang digunakan untuk bekerja.
“Kalau kami para ojol mah berharap jalan mulus. Karena kalau jalan rusak, kendaraan cepat rusak juga,” ujar Widyo.
Ia juga menyoroti penataan kawasan Sungai Sukalila. Menurut Widyo, perubahan di kawasan tersebut membuat kondisi sekitar sungai terasa lebih nyaman, terutama karena berkurangnya persoalan parkir sembarangan di sisi sungai.
“Dengan adanya penataan kawasan Sukalila, menurut saya agak nyaman karena tidak ruwet lagi dengan parkir sembarangan di sepanjang pinggiran sungai,” katanya.
Upaya Pemkot Cirebon dalam meningkatkan pelayanan dan tata kelola pemerintahan turut tercermin dari sejumlah penghargaan yang diterima. Di antaranya Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026, capaian pelayanan KB metode operatif wanita (MOW) 2025, serta pencapaian Rumah Data Kependudukan Paripurna lebih dari 100 persen.
Kota Cirebon juga tercatat meraih penghargaan dalam pelaksanaan fasilitasi Siperindu terbanyak untuk kategori minimal empat kali dan menjadi Terbaik Pertama Kategori Pengendalian Inflasi dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Di bidang tata kelola keuangan, Kota Cirebon memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan lain yang diraih meliputi Juara II Sayembara Penanganan ODGJ Terbaik kategori Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Juara Terunik Fashion Show Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2026.
Kota Cirebon juga menjadi Juara Umum Porsenitas XIII KUNCI BERSAMA 2026, meraih penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Anugerah Koperasi Jawa Barat 2026, serta LPM Award 2026.
Selain itu, Kota Cirebon masuk dalam 10 besar nasional hasil penilaian PEKPPP. Pemerintah daerah ini juga mendapatkan Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 serta Public Service Award 2026 Jawa Barat.
Bagi Pemkot Cirebon, deretan penghargaan tersebut tidak dipandang sebagai akhir dari proses pembenahan. Capaian itu sekaligus menjadi pengingat agar peningkatan pelayanan, kesehatan, pengendalian ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan keterlibatan masyarakat terus diarahkan pada manfaat yang dapat dirasakan warga.
Masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, termasuk kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, pemerataan akses layanan digital, kualitas pelayanan tatap muka, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Karena itu, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bagi Pemkot Cirebon untuk terus bekerja dan memperbaiki pelayanan. Bagi masyarakat, makna kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya hadir dalam perayaan, tetapi juga ketika pelayanan dan pembangunan benar-benar memudahkan kehidupan sehari-hari. (Haris)
