Citrust.id – Pemerintah Kota Cirebon menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan perlindungan pesisir yang diinisiasi Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Program tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir rob yang setiap tahun mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir Kota Cirebon.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menerima kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama Wakil Kepala II BOPPJ, Suhajar Diantoro, beserta jajaran. Pertemuan itu membahas rencana mitigasi pesisir dan pembangunan sistem perlindungan kawasan Pantai Utara Jawa di wilayah Cirebon.
Effendi Edo mengatakan, banjir rob merupakan persoalan yang terus berulang dan menjadi tantangan serius bagi masyarakat pesisir. Kondisi tersebut semakin parah ketika pasang air laut bertepatan dengan musim hujan sehingga menyebabkan sejumlah kawasan tergenang selama beberapa hari.
“Setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, yaitu banjir rob. Ketika musim hujan datang dan air laut pasang, beberapa kawasan di pesisir Kota Cirebon tergenang hingga berhari-hari. Karena itu, rencana yang disampaikan BOPPJ ini menjadi salah satu solusi yang sangat baik dan kami harapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mengurangi dampak rob di masa mendatang,” ujar Effendi.
Menurut dia, pembangunan perlindungan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi bencana, tetapi juga akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan ancaman banjir rob.
“Harapan kami, masyarakat tidak lagi harus menghadapi genangan air rob maupun genangan akibat hujan yang sering terjadi. Pemerintah Kota Cirebon siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang kami miliki agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Effendi juga mengapresiasi langkah BOPPJ yang telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik pesisir di Kota Cirebon sebagai bagian dari penyusunan rencana perlindungan kawasan Pantura Jawa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala II BOPPJ beserta rombongan yang telah hadir dan melihat langsung kondisi di lapangan. Mudah-mudahan program ini benar-benar membawa manfaat besar dan menjadi solusi yang sangat membantu daerah kami,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Kepala II BOPPJ, Suhajar Diantoro, menjelaskan bahwa pembangunan perlindungan kawasan Pantura Jawa merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan wilayah pesisir sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman perubahan iklim, penurunan muka tanah, dan banjir rob yang semakin meningkat.
“Perlindungan Pantura Jawa bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan upaya menyelamatkan kehidupan masyarakat pesisir serta menjaga urat nadi perekonomian nasional. Karena itu, seluruh proses perencanaan harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data dan kajian ilmiah, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Suhajar.
Ia mengungkapkan, hasil peninjauan lapangan di sejumlah kawasan pesisir Kota Cirebon menunjukkan perlunya penanganan yang terencana dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan banjir rob.
“Kami melihat secara langsung kondisi di lapangan, termasuk kawasan yang terdampak rob cukup berat. Temuan-temuan ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana perlindungan pesisir yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan,” ujarnya.
Menurut Suhajar, keberhasilan program perlindungan Pantura Jawa membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
“Oleh karena itu, BOPPJ terus mendorong sinkronisasi data, perencanaan, dan program pembangunan agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya. (Haris)
