Citrust.id – Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Kuningan di urutan kedua sebagai kabupaten termiskin di Jawa Barat. Hal itu menimbulkan keprihatinan sejumlah pihak, salah satunya anggota Fraksi PKB DPRD Kuningan, Susanto.
Susanto merasa sangat malu dan prihatin dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga muncul kategori daerah miskin. Ia juga ada di dalamnya yang bertanggungjawab merubah penilaian daerah untuk mengentaskan kemiskinan.
Menurutnya, survei yang telah dilakukan oleh BPS itu sudah valid. Sebagai lembaga survei legal pemerintah, BPS memiliki tanggung jawab kerja dan kemampuan sebagai lembaga survei.
“Kami bangga terhadap BPS yang peduli dengan kondisi masyarakat daerah. Ini jelas akan menjadi catatan dan cerminan penyelenggara pemerintah di daerah, seperti kami ini,” jelasnya, Sabtu (30/1).
Susanto menegaskan, penanganan dan pengentasan kemiskinan di Kuningan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi beban kepala daerah. Untuk mendukung kinerja pemkab, perlu ada kesepakatan dan keharmonisan tugas dalam menghilangkan identitas miskin di daerah.
“Keharmonisan dan kesepakatan dalam pengentasan kemiskinan adalah salah satu ruh pergerakan penyelenggara dalam mensejahterakan masyarakat. Konten kemiskinan itu banyak sebab akibat yang belum kita pahami akar permasalahannya,” katanya.
Implementasi kategori miskin, lanjutnya, bisa dilihat dari beragam sudut pandang. Dari kacamata politik, misalnya. Itu bisa menjadi barometer terhadap sosok pimpinan parpol.
“Soal miskin bisa di lihat dari berbagai sudut pandang. Jika dari sudut politik, ini kegagalan penguasa dalam mewujudkan good goverment. Padahal secara nasional, Kuningan sebagai bagian dari masa pemerintahan Jokowi, idealnya memiliki akses ekspres dalam melakukan gerak cepat meredakan permasalahan sosial di daerah, terutama soal kemiskinan,” ujarnya.
Ia berpesan, perlu segera dilakukan gerakan cepat pengentasan kemiskinan. Untuk merubah indeks angka kemiskinan 2,41 dari sebelumnya 1,17 persen bisa dilakukan melalui reshuffle pejabat pemerintah. Itu sebagai pergerakan dan keseriusan dalam mendukung program pemerintah setempat.
“Dalam pengentasan kemiskinan sebaiknya tidak ditumpangi muatan politik. Kita tahu, pemda sudah bentuk tim pengentasan kemiskinan. Namun, saya minta itu jangan di politisasi sebab kompetisi dalam politik sudah ada tempat dan waktunya,” pungkasnya. (Andin)
