Majalengkatrust.com – 7 Fraksi DPRD Majalengka sepakat mengusung hak interpelasi terhadap kenaikan NJOP PBB yang diusung oleh Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN.
Sidang Paripurna penyampaian Pendapat Fraksi Terhadap Usulan Interpelasi NJOP PBB dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Jubaedi dari Fraksi PKB dan Dadan Daniswan dari Fraksi Golkar dan dihadiri 27 anggota DPRD Majalengka sehingga tercapai kuorum karena lebih dari setengah anggota DPRD yang totalnya 50 orang di Gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Kamis (22/06).
Sidang Paripurna tidak dihadari 1 Fraksi yaitu Fraksi PDIP dan pandangan umum Fraksi disampaikan perwakilan 7 Fraksi dibacakan oleh Suheri dari Fraksi PKB yang mewakili Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar.
Suheri mengatakan setelah menelaah usulan hak interpelasi yang disampaikan anggota DPRD Majalengka mengatakan mungkin tidak lama lagi akan terjadi eksodus warga Majalengka utara ke lereng-lereng Gunung di wilayah Selatan karena kenaikan NJOP PBB.
“RDTR yang mungkin akan diterapkan secara umum akan berdampak terhadap lahan pertanian menjadi kawasan bisnis dan perdagangan dan yang akan menghuni kawasan industri baru itu siapa,? Kami tidak ingin NJOP dan RDTR akan menjadi senjata pengusiran warga di wilayah utara,” ujar Suheri.
Dikatakan dia, penyesuaian NJOP dan kenaikan PBB harusnya tetap proporsional dan mencerminkan harga pasar yang wajar. “Adanya 9 Kepala Desa dari 9 Kecamatan yang mengembalikan SPPT ke BKAD Pemkab Majalengka, mengindikasikan kenaikan NJOP PBB tidak mengisyaratkan wilayah tersebut mengalami perkembangan pesat sementara Kabupaten Majalengka belum memiliki Perda RDTR setiap kecamatan,” ungkap dia.
Suheri mengatakan, berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami 7 Sementara Wakil Ketua DPRD M. Jubaedi mengatakan para pengusul akan memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi tersebut pada rapat paripurna yang akan datang.
(Abduh)
