Citrust.id – Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) bersama Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Parlemen Kampus “Darurat Pencemaran Lingkungan” di Auditorium Kampus I UGJ, Jalan Pemuda, Kota Cirebon, 30-31 Januari 2020.
Parlemen Kampus UGJ terdiri dari dua sesi, yakni seminar nasional yang diadakan pada 30 Januari dan simulasi sidang DPR RI pada keesokan harinya.
Seminar nasional menghadirkan narasumber anggota DPR RI Komisi XI, Satori, anggota DPR RI Komisi VII, Dyah Roro Esti, Kepala Lembaga Inovasi UGJ, Amran Jaenudin, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Abdullah Syukur.
Rektor UGJ, Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si., menyampaikan, Parlemen Kampus tersebut terselenggara berkat hubungan baik UGJ dengan Setjen DPR RI. Parlemen Kampus tahun ini pertama kali dilaksanakan di UGJ.
Dikatakan Rektor, salah satu rangkaian acara Parlemen Kampus adalah simulasi sidang DPR RI. Tujuannya memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa tentang kedudukan, tugas, dan fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif.
“Simulasi sidang DPR RI juga bertujuan memberikan pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan perpolitikan di Indonesia,” ujarnya.
Rektor mengungkapkan, Parlemen Kampus di UGJ mengusung tema Darurat Pencemaran Lingkungan. Tema tersebut sangat lekat dengan kondisi kekinian. Kerusakan dan pencemaran lingkungan banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
“Sebagai calon pemimpin bangsa, para mahasiswa harus memiliki kepedulian dan daya kritis tinggi terhadap lingkungan,” ucapnya.
Di tempat yang sama, anggota DPR RI Komisi XI, Satori, mengutarakan, dirinya akan bekerja sama dengan semua pihak untuk menekan pencemaran lingkungan, terutama di Cirebon
“Saya akan menggandeng pemda, perusahaan serta seluruh elemen masyarakat untuk menekan pencemaran lingkungan,” tuturnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VII, Dyah Roro Esti, mengungkapkan, pihaknya punya program skala nasional, yakni mengurangi sampah plastik hingga 75 persen pada tahun 2025.
“Kita semua punya peran untuk mewujudkan aksi tersebut,” katanya.
Roro menambahkan, banyak sekali yang bisa dilakukan dalam mengurangi sampah atau limbah plastik. Sebagai anggota DPR RI, ia akan mendorong undang-undang yang manfaatnya melebihi lima tahun masa jabatan.
“Kami juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan visibility study untuk mengetahui dampak single use plastic ban di Indonesia secara keseluruhan,” tegasnya. (Haris)
