Citrust.id – Pemerintah Kota Cirebon bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan mencanangkan Komitmen Bersama dan melepas 232 petugas sensus di Balai Kota Cirebon, Minggu (21/6/2026). Pendataan terhadap sekitar 46.000 unit usaha tersebut diharapkan menghasilkan data akurat yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran. Menurut dia, pembangunan yang berkualitas harus didukung oleh informasi yang valid mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
“Sebagai pelaksana pemerintahan, kita menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan publik yang presisi harus bertumpu pada landasan kebijakan berbasis data. Sensus Ekonomi adalah instrumen untuk memetakan struktur ekonomi, daya saing bisnis, serta ekosistem dunia usaha secara riil di Kota Cirebon,” ujar Effendi Edo.
Ia mengatakan, komitmen bersama yang dideklarasikan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk kesungguhan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat, akuntabel, dan berkelanjutan.
Menurut Effendi, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi acuan dalam menyusun berbagai kebijakan strategis, mulai dari perencanaan pembangunan ekonomi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pengembangan investasi di Kota Cirebon.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
“Seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” katanya.
Sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Wali Kota Cirebon secara resmi melepas ratusan petugas yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kota Cirebon.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh aktivitas usaha, tetapi juga mengumpulkan data sosial ekonomi yang dibutuhkan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan strategis.
“Sensus Ekonomi ini bukan untuk kepentingan BPS semata, melainkan untuk mendukung penyusunan kebijakan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Data yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan masyarakat ketika membutuhkan informasi yang akurat,” ujar Samiran.
Ia menjelaskan, sebanyak 232 petugas akan melakukan pendataan mulai Juni hingga akhir Agustus 2026 dengan target sekitar 46.000 unit usaha di Kota Cirebon.
Berdasarkan data awal, sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar aktivitas usaha di Kota Cirebon dengan porsi sekitar 33 persen. Posisi berikutnya ditempati sektor pariwisata, yang meliputi hotel dan kuliner, sebesar 22 persen.
“Data tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Kota Cirebon bertumpu pada sektor perdagangan dan pariwisata. Karena itu, kami berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus serta memberikan data yang lengkap dan benar agar menghasilkan potret ekonomi Kota Cirebon yang semakin akurat,” tutur Samiran.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Cirebon, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Haris)
