CIREBON (CT) – Meski tata ruang Cirebon Raya sebagai Kota Metropolitan dipegang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, stakeholder pemerintah daerah meminta penataan pembangunan harus jelas dan tidak saling tumpang tindih.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Cirebon, Dana Kartiman meminta secara khusus kepada Pemprov Jabar untuk membagi tata ruang dan wilayah Kota Cirebon secara proporsional.
“Harus jelas lah porsi wilayahnya untuk apa saja, jangan sampai wilayah yang sejak dulu bersifat agraris seperti Argasunya malah dibikin wilayah industri, nanti malah kacau dan saling tumpang tindih,” seru Dana.
Secara khusus, Dana menyambut baik hadirnya wacana Cirebon Metropolitan, apalagi dalam urusan budaya dan pariwisata. Dana pun meminta kepada warga Kota Cirebon untuk membuka mata dan wawasan terhadap efek globalisasi dari metropolitan itu sendiri.
“Selain itu, sarana dan prasarana juga harus ditunjang, sekarang belum mumpuni lah kalau diadu dengan daerah lain, namun kita punya progres ke depan yang positif. Masyarakat mau tak mau harus siap menghadapinya, jangan sampai ketinggalan zaman dan informasi,” tutur Dana.
Sekedar informasi, Kota Cirebon, beserta Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan digaungkan Pemprov Jawa Barat untuk menjadi kawasan metropolitan yang akan disebut sebagai Cirebon Raya.
Cirebon Raya direncanakan Pemprov Jabar untuk menjadi kawasan metropolitan bersama dua wilayah lainnya. Selain Cirebon Raya yang direncanakan pembangunannya berbasis budaya, Pemprov Jabar juga rencananya akan membangun kawasan metropolitan di wilayah Depok, Bogor, Bekasi, Karawang dan Purwarkarta (Debobekkarpur) yang berbasis industri.
Serta, Pemprov Jabar juga berencana akan membangun kawasan metropolitan di Bandung Raya yang melingkupi kawasan Bandung seperti Kota Bandung, Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. (Wilda)
